Komisi II Minta Menpan-RB Perhatikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak
Fakta dan kenyataan ini juga harus diperhatikan sungguh jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sebab jika ASN terbukti tidak bisa menjaga netralitasnya, maka akan menurunkan citra ASN di masyarakat.
Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin meminta Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk memperhatikan kinerja ASN di daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dia berharap netralitas ASN tetap terjaga.
Dia menegaskan, bahwa ASN di daerah sebenarnya merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Pemda, benar-benar menjadi tumpuan masyarakat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Kita ini kan di masyarakat yang menjadi ujung tombak pelayanan sebenarnya pemerintahan daerah. Individu, masyarakat swasta, kerap berhubungan dengan Pemda. Bahkan Pemda menjadi tumpuan mereka," ujar dia, dalam raker, di kompleks parlemen, Selasa (23/6).
Hal ini, lanjut dia, bertolak belakang dengan progres reformasi birokrasi di level daerah belum berjalan dengan maksimal. "Ada data ini baru 23,39 persen reformasi birokrasi di tingkat daerah," urai dia.
"Bahkan menurut laporan Ombudsman,Pemda ini mendapatkan pengaduan terbanyak dari masyarakat, bisa dinilai buruk. Kita minta ini bisa diperhatikan," imbuh dia.
Fakta dan kenyataan ini juga harus diperhatikan sungguh jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sebab jika ASN terbukti tidak bisa menjaga netralitasnya, maka akan menurunkan citra ASN di masyarakat.
"Terlebih ketika kita nanti akan melaksanakan pilkada serentak. mohon jangan sampai harapan publik yang tinggi, lalu data menunjukkan masih kurang baik itu, nanti ditambah pula dengan persoalan ASN terlibat dalam pendulangan suara, dia tidak netral. Kalau seperti ini makin banyak pekerjaan rumah Pak Tjahjo," tandas dia.
Baca juga:
Menpan RB Akui 70 Persen ASN Tak Netral Saat Pilkada
Cara Azizah Ma'ruf Amin Atasi Masalah Sampah di Tangsel
Kapolri Instruksikan Kasatwil Lakukan Deteksi Dini Jelang Pilkada Serentak
DPR Setujui PKPU soal Pilkada Saat Pandemi, Desak Pemerintah Cairkan Dana Tambahan
Mendagri: Kepala Daerah yang Tak Efektif Tangani Covid-19 Jangan Dipilih Lagi