Komisi III dan Pansel silang pendapat soal unsur jaksa di Capim KPK

Akibat beda pendapat itu rapat tersebut ditunda hingga Kamis (19/11) besok.

Terjadi perdebatan alot antara Komisi III dengan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Rabu (18/11) malam. Perdebatan itu menyusul wajib atau tidaknya delapan calon pimpinan KPK saat ini dari unsur kejaksaan.

"Ada perbedaan penafsiran. Pansel menilai tidak wajib masukkan unsur jaksa. Sepanjang tidak memenuhi kualifikasi, maka calon dari kejaksaan didiskualifikasi. Komisi III umumnya meminta masih harus ada unsur kejaksaan. Wajib ada. Pansel menilai tidak," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, Rabu (18/11).

Menurut Benny, untuk memecah kebuntuan perdebatan itu rencananya Komisi III bakal mengundang Dirjen perundang-undangan yang menyusun Undang-undang KPK. Hal itu untuk mengetahui secara gamblang apakah undang-undang memang menghendaki unsur jaksa di level pimpinan KPK atau tidak.

"Kemudian mempersoalkan kenapa membuat pembidangan. Menurut anggota Komisi III, pembidangan tidak sesuai ketentuan undang-undang dan membuat anggota Komisi III terpaku," kata Benny.

Lantaran masih terjadi perdebatan alot mengenai unsur jaksa dalam delapan calon pimpinan KPK yang lolos seleksi itu, sehingga rapat tersebut di lanjutkan Kamis (19/11) besok sekitar pukul 19.30 WIB.

Baca juga:
Belum tuntas dicecar DPR, Pansel KPK diminta datang lagi besok
Ada wacana tolak hasil seleksi, Srikandi Pansel KPK datangi DPR
Telusuri rekam jejak 8 capim KPK, Komisi III panggil pansel
Komisi III soal capim KPK: Mereka perlu tegas tanpa mempermalukan
Plt Pimpinan KPK ogah komentari pengunduran fit & proper test di DPR
Utamakan RAPBN 2016, Fadli Zon akui DPR sengaja ulur uji capim KPK
Komisi III tunggu surat pimpinan DPR soal uji capim KPK