Komisi III: Narapidana korupsi bukan aktor utama berhak dapat remisi

"Pelaku korupsi itu memang ada yang merupakan pelaku utama, tapi ada juga pelaku yang cuma terseret saja," kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan fakta hukum terungkap dalam persidangan, ternyata tidak semua terpidana korupsi merupakan tokoh utama. Mereka seringkali hanya orang lapangan dan bukan otak di balik kasus korupsi tersebut.

"Pelaku korupsi itu memang ada yang merupakan pelaku utama, tapi ada juga pelaku yang cuma terseret saja," kata Arsul dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (24/3)

Arsul memberikan salah satu contoh yaitu kasus yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Beberapa waktu lalu, sebuah kasus korupsi di sana melibatkan pimpinan DPRD, dan semua pimpinan fraksinya.

Kasus yang ditangani oleh Polda Kalteng itu kini telah masuk ke meja hijau, di mana sebelumnya diketahui bahwa pihak yang berhasil dibekuk dalam operasi tangkap tangan, ternyata hanya pesuruh yang ditugaskan untuk mengantarkan uang.

"Dia itu sopir salah satu anggota dewan. Dia tidak tahu-menahu karena hanya disuruh. Yang kalau begini ini yang sangat mungkin atau bahkan berhak mendapatkan remisi," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, polemik mengenai pemberian remisi bagi para terpidana kasus korupsi digulirkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu lalu. Terpidana kasus korupsi dinilai berhak mendapatkan hak yang sama seperti terpidana kasus lainnya dalam hal remisi.

Baca juga:
ICW tuding PDIP dalang di balik rencana pelonggaran remisi koruptor
KPK sepakat kewenangan remisi koruptor dikembalikan ke Kemenkum HAM
Johan Budi tolak remisi napi koruptor disamakan dengan kasus lain
DPR persilakan Menkum HAM revisi PP pengetatan remisi buat koruptor
Hasyim Muzadi tak setuju koruptor diberi remisi
Usul revisi remisi koruptor, Menteri Yasonna dipanggil DPR
Politikus PKS sebut koruptor warga binaan, berhak dapat remisi