Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN
Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Besaran anggaran yang diperlukan khusus untuk pengawalan pembangunan IKN Rp5 miliar.
- Suku di Kaltim Ini Terancam Punah Karena Pembangunan IKN
- Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar buat Renovasi Gedung hingga Kawal Pembangunan IKN Rp5 M
- Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
- Komnas HAM Panggil Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro meminta tambahan anggaran sebesar Rp37,15 miliar. Hal itu dia utarakan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
"Komnas HAM berharap Komisi III memberi dukungan untuk realisasi usulan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp37,15 miliar," kata Atnike.
Komnas HAM menjelaskan, penambahan anggaran akan dialokasikan untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
"Yang diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan kekurangan belanja pegawai, mengawal pembangunan IKN yang berkesuaian dengan HAM, penguatan tusi komnas HAM, dan pemenuhan sarana dan prasarana Komnas HAM" ujar Atnike menambahkan.
Dalam hal pengawalan pembangunan IKN, Komnas HAM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada 19 Desember 2023.
Adapun besaran anggaran yang diajukan untuk tusi ini sebesar Rp5 miliar.
"Dengan ruang lingkup, pertama pengamatan hak asasi manusia dalam pembanguna IKN, penyusunan kajian HAM dalam pembangunan IKN, pengarusutamaan HAM dalam kebijakan pembangunn IKN, penguatan kesadaran HAM dan dukungan sarana dan prasarana mandat Komnas HAM di IKN," jelas dia.