Korupsi pengadaan bus di Dishub DKI diduga mencapai Rp 53 M

Pengadaan bus dibagi dalam beberapa paket dengan harga berbeda. Padahal, spesifikasi dan tipe bus ditawarkan sama saja.

Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menyebut dugaan korupsi pengadaan 656 bus gandeng, bus besar, dan bus sedang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencapai angka Rp 53,476 miliar. Menurut Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan, angka itu didapat setelah menghitung ulang paket pengadaan bus itu.

"Setelah kami cek ulang itu ternyata ada (dugaan kerugian negara) sekitar Rp 53 miliar," kata Azas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (3/3).

Azas juga memaparkan soal dugaan cara permainan lelang dilakukan dalam pengadaan bus itu. Menurut dia, tim panitia lelang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sengaja memisahkan pengadaan masing-masing jenis bus itu ke dalam beberapa paket, dengan harga berbeda pula di tiap-tiap paket pengadaan.

Padahal, spesifikasi dan tipe bus ditawarkan sama saja. Alhasil, lanjut dia, terdapat selisih harga cukup lumayan jika digabungkan.

"Harusnya dapat dilakukan satu kali lelang saja dengan spesifikasi yang sama. Jika dilakukan dengan lelang spek yang sama, potensi terbuangnya ada sebesar Rp 53 miliar. Kalau itu digabung mengirit keuangan sampai Rp 53 miliar," sambung Azas.

Menurut Azas, KPK harus segera bergerak mengusut kasus ini mulai dari tingkat panitia lelang hingga pihak swasta. Dia yakin bukan cuma pegawai Dinas Perhubungan saja yang terlibat.

"Kuncinya di panitia lelang atau pejabat pembuat komitmen. Tapi kami yakin tidak hanya di Dishub. Makanya saya melaporkan ke KPK supaya diperiksa siapa yang terlibat di sini. Karena banyak pihak yang terlibat saya yakin betul, karena ini bancakan korupsinya," lanjut Azas.