KPK bakal investigasi audit BPK soal Sumber Waras
KPK menjamin transparan tanpa ada unsur unsur yang disembunyikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan investigasi terhadap data audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hasil audit BPK menyebutkan kerugian daerah atas pembelian lahan tersebut mencapai Rp 191 miliar.
Namun wakil ketua KPK, Laode M Syarif tidak menjelaskan alasan KPK melakukan investigasi terhadap data audit BPK. "Hasil investigasi Sumber waras banyak sekali. Misalnya kami melihat investigasi kualitas auditnya, kami juga menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan yang mengetahui tentang hal itu. Hasilnya nanti akan diumumkan," ujar Laode di Gedung KPK, Jumat (15/4).
Menangani kasus Sumber waras, Laode menegaskan KPK tidak merasa ada intervensi apapun dari pihak luar. Meski banyak pihak yang mendesak KPK agar segera meningkatkan status Sumber Waras, dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.
Laode pun menjamin penanganan kasus Sumber Waras dilakukan sesuai fakta dan keterangan yang ada bukan karena desakan. Jika KPK menemukan fakta baru tidak menutup kemungkinan kasus sumber waras bisa berkembang, namun sekali lagi Laode mengatakan proses penyelidikan terus berlanjut.
Ada atau tidaknya tindak pidana korupsi soal pembelian lahan Sumber Waras KPK menjamin transparan tanpa ada unsur unsur yang disembunyikan.
"Kami ini kan lembaga independen, kami merasa tidak tertekan baik dari pemerintah, politik, maupun masyarakat. Jadi kami bekerja itu berdasarkan fakta dan bukti. Kalau keduanya cukup maka kami akan lanjutkan. Kalau tidak cukup, maka kami tidak akan lanjutkan," pungkasnya.
Baca juga:
KPK masih dalami dugaan penyelewengan kasus Sumber Waras
Tjahjo minta Ahok dan BPK duduk bersama soal Sumber Waras
Prabowo: Ahok harus berani diperiksa BPK
Ahok tunggu Lulung potong kuping sebelum gugat BPK ke pengadilan
BPK sebut auditor penantang Ahok berantem jalani hukuman disiplin
Tantang Ahok berantem, pegawai BPK terancam dipecat
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).