KPK bakal periksa empat anggota Brimob ajudan Nurhadi di Polres Poso
Pemeriksaan di Polres Poso lantaran keempatnya tengah menjalankan tugas operasi Tinombala.
Empat anggota Brimob yang diduga ajudan dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi belum juga memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan kasus suap peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, keempatnya tengah menjalankan tugas operasi Tinombala di Poso.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KPK terkait agenda pemeriksaan keempat anggota tersebut. Kemungkinan, empat anggota Brimob itu akan diperiksa di Polres Poso.
"Sudah koordinasi kok. Sedang dicari jalan keluar untuk dilakukan pemeriksaan di Poso secara bergantian, mungkin pinjam tempat Polres Poso ya," kata Boy saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (14/6).
Namun, jenderal bintang dua ini mengaku belum mendapat informasi waktu pemeriksaan terhadap keempat orang itu. "Tapi waktunya saya belum dapat info karena tergantung jadwal penyidik yang akan melakukan pemeriksaan," ujar dia.
Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan jika keempat anggota Brimob itu bertugas mengawal Nurhadi berdasarkan perintah dari atasannya langsung. Boy menilai tidak ada yang salah dengan tugas jajarannya.
Menurut dia, sudah sepatutnya Polri memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk pejabat pemerintah, swasta atau pejabat lainnya.
"Atasannya, pimpinan kesatuannya. Dia yg nentuin ini ke sana, ini masuk ke operasi sana. Kita kan pelayan masyarakat mulai dari masyarakat umum, instansi swasta, pemerintah, lingkungan pejabat yang umumnya banyak permintan bantuan tugas pengaawalan," pungkas Boy.
Sebelumnya, empat anggota Brimob mangkir dari pemeriksaan yang diagendakan KPK terkait kasus suap peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat anggota Brimob yang disebut-sebut sebagai ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi itu diduga kuat mengetahui rentetan kasus suap tersebut.
Namun, setelah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan KPK, baru diketahui kalau keempatnya ternyata tengah menjalankan tugas sebagai anggota tim satgas Tinombala untuk memburu Santoso cs. Sehingga, sampai sejauh ini KPK belum bisa mengorek informasi lebih karena keempatnya belum juga hadir dipemeriksaan yang diagendakan.
Baca juga:
Ketua KPK jamin lindungi penyidik jika tetapkan Nurhadi tersangka
Laode yakin Polri mau hadirkan 4 polisi pengawal Nurhadi ke KPK
Rapat di Bogor, Nurhadi absen dari pemanggilan KPK
Mabes Polri masih irit beri informasi soal 4 ajudan Nurhadi
KPK hari ini kembali periksa Sekretaris MA Nurhadi
Susahnya Polri bantu KPK panggil 4 Brimob pengawal Nurhadi
Saktinya Nurhadi, sekretaris MA yang tersandung kasus di KPK
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Mengapa Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima tuntutan jaksa dalam kasus TPPU Irfan Suryanagara? "Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp2 miliar, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cimahi Arif Raharjo
-
Bagaimana Nusron Wahid menanggapi pernyataan Agus Rahardjo tentang permintaan penghentian kasus Setya Novanto? Yang namanya pengakuan sepihak itu butuh bukti, Pak Agus Raharjo yang kita hormati kita sangat hormat pada beliau, tapi yang namanya pengakuan itu kan enggak boleh sepihak," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Kapan Mutiara Baswedan meraih gelar Sarjana Hukum? Ia berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020.
-
Siapa yang terlibat dalam kasus mengemudi dalam keadaan mabuk ini? Polisi di Suseo Seoul melacak Kim Jeong Hoon gara-gara mengemudi mobil waktu lagi mabuk.
-
Apa harapan Anies Baswedan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? “Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,” kata Anies di MK.