KPK bandingkan harta capres-cawapres dengan laporan masyarakat
KPK meminta masyarakat untuk aktif memberikan laporan mengenai harta kekayaan pasangan capres dan cawapres tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada perbedaan dalam proses klarifikasi harta para calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini. Lembaga penegak hukum itu mengatakan, mereka tidak hanya mengumpulkan data sepihak para kandidat, tapi juga membandingkan dengan data diperoleh dari masyarakat.
Hal itu dipaparkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers malam ini. Dia mengakui ada perbedaan proses klarifikasi harta capres-cawapres pada Rabu dan Kamis pekan ini. Sebab sebelumnya, justru mereka mendatangi para kandidat dan mengumpulkan data aset secara tertutup.
"Tahun ini beda karena KPK membuka ruang kepada publik untuk berpartisipasi terkait harta calon presiden dan wakilnya. Tidak sekedar klarifikasi tapi juga ada informasi dari publik," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/6).
Johan mengatakan, hasil klarifikasi harta para pasangan capres-cawapres bakal diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan diumumkan pada 1 Juli mendatang. Dia menyatakan, pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, menyatakan siap hadir secara langsung tanpa diwakilkan.
"Apabila dalam temuan klarifikasi ada hal berbeda akan disampaikan ke KPU," ujar Johan.
Sebelumnya, KPK meminta masyarakat untuk aktif memberikan laporan mengenai harta kekayaan pasangan capres dan cawapres tersebut. Sebab, KPK mulai gencar melakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari dua pasangan capres-cawapres.
"Saat ini KPK sedang melakukan telaah terhadap LHKPN capres dan cawapres, KPK imbau masyarakat untuk bisa menyampaikan hal berkaitan dengan harta kekayaan capres dan cawapres," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP , Jakarta, Senin (2/6).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa saja yang menjadi tugas PPK dalam Pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
Imbauan ini diberikan untuk menelusuri secara lengkap harta kekayaan capres dan cawapres. Kata Johan, laporan dari masyarakat itu nantinya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).
Baca juga:
KPK: Capres-cawapres harus transparan jelaskan hartanya
Dipecat Golkar, Agus Gumiwang dan Poempida enggan pindah parpol
Mahfud MD: Elektabilitas Prabowo-Hatta ungguli Jokowi-JK
JK didampingi Mega kampanye akbar di Lampung
Wali Kota bantah Jokowi di Solo selalu pakai jas dan dasi