KPK Buka Peluang Usut Gratifikasi ke Rahmat Effendi Mengalir ke Golkar
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan belum ada bukti aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ke partai Golkar. Diketahui Rahmat merupakan politikus Golkar.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan belum ada bukti aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ke partai Golkar. Diketahui Rahmat merupakan politikus Golkar.
"Apakah uang mengalir ke partai politik? Saya mengatakan sampai hari ini belum terungkap," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (6/1).
-
Siapa yang melaporkan dugaan gratifikasi kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang setelah kantornya digeledah KPK? Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ke mana-mana usai penggeledahan kantornya oleh KPK. Menanggapi penggeledahan itu, ia mengatakan pihaknya mengikuti prosedur yang sedang ditetapkan. “Saya ada di sini dan tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang sedang dilaksanakan,” ujar Ita dikutip dari ANTARA.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang sedang diselidiki KPK terkait dugaan gratifikasi? "Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Namun, Firli memastikan bahwa pengusutan aliran uang akan terus ditindaklanjuti oleh penyidik. Dengan demikian, dia mengatakan segala potensi pengembangan kasus akan ditindaklanjuti oleh penyidik.
Baca juga:
14 Orang Kena OTT KPK di Bekasi: Wali Kota, Kadis, Makelar Tanah, Camat hingga Lurah
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terjaring OTT, Ruangan Dinas Perkimtan Disegel KPK
Terpenting, imbuhnya, pengembangan sebuah kasus wajib memenuhi bukti yang cukup.
"KPK tidak pernah berhenti, tapi pada prinsipnya KPK bekerja dengan bukti permulaan yang cukup dan kecukupan bukti," ucapnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta kasus hukum yang menjerat Rahmat Effendi bisa dijadikan bahan evaluasi. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jabar Aria Giri Naya memperingatkan setiap kader harus mematuhi hukum.
"Kejadian ini harus dijadikan bahan introspeksi yang harus membuat kita sadar bahwa setiap kader harus taat aturan dan patuhi koridor hukum yang ada," kata Aria seperti dilansir Antara, Kamis (6/1).
Baca juga:
Deretan Gebrakan dan Kontroversi Rahmat Effendi Pimpin Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi Kena OTT, Wapres Ma'ruf Pesan Kepala Daerah Bekerja Sesuai Aturan
Lanjutkan OTT di Wali Kota Bekasi, KPK Sita Ratusan Juta Rupiah
KPK Tangkap Lagi Dua Orang di Kasus OTT Rahmat Effendi
Bertambah, Total 13 Orang Diciduk KPK Terkait OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi