KPK didesak koordinasi dengan MA putus mata rantai mafia peradilan
Pimpinan KPK, Alexander Marwata, berjanji akan memburu mafia peradilan di Tanah Air.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mafia peradilan di Tanah Air kain menjamur. Salah satu sebabnya diduga karena tak ada sanksi tegas dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi.
Wakil ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan pihaknya saat ini terus mengupayakan agar ranah peradilan terbebas dari praktik suap menyuap.
"Bahwa memang mafia peradilan itu ada. Kita enggak hanya berhenti (menindak) tetapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di MA," ujar Alex saat mengikuti aksi teatrikal Koalisi Pemantau Peradilan di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/7).
Terpisah, dalam aksi teatrikalnya kali ini, koalisi tersebut meminta KPK segera menindak dan menangkap dalang mafia hukum di peradilan. Berhubung permainan Pokemon Go tengah booming, dalam teatrikalnya, Pikachu monster dianggap sebagai mafia peradilan sedangkan Pokeball merupakan KPK.
Direktur YLBHI, Julius Ibrani, mengatakan seharusnya KPK bisa mendeteksi adanya aktor besar dalam jual beli perkara yang terjadi saat ini.
"Pemeriksaan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk yang penting. Untuk tidak hanya menangkap aktor-aktor pada level operator," ujar Julius di Gedung KPK, Selasa (26/7).
Menurutnya, waktu yang tepat bagi KPK melakukan pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung dan melakukan koordinasi ataupun kerjasama dalam memutus tali rantai mafia peradilan di MA.
"Kami mendorong KPK kerjasama langsung internal dengan MA dalam rangka membenahi sistem peradilan kita," tukasnya.
Koalisi Pemantau Peradilan terdiri atas ICW, ILR, dan YLBHI. Mereka membawa poster bertuliskan Makumon Go yang artinya pergilah Monster Mafia Hukum.
Baca juga:
Aksi pimpinan KPK tangkap 'Makumon'
Pimpinan KPK lempar Pokeball tangkap 'Pikachu' mafia peradilan
KPK buka peluang periksa petinggi Golkar terkait uang Rp 700 juta
KPK bantah telah periksa 4 Brimob ajudan Nurhadi di Poso
Cegah korupsi bidang kesehatan, tiga kementerian gandeng KPK
KPK belum terbuka soal dugaan Rp 250 juta dijanjikan kubu Bang Ipul
Penyidik gadungan berkeliaran, KPK bakal tertibkan LSM bernama sama
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus suap di Basarnas? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023