KPK duga ada kewajiban Bupati setor Gubernur Aceh agar dana otsus dicairkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya paksaan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi agar Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) turun dari tingkat provinsi ke kabupaten.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya paksaan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi agar Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) turun dari tingkat provinsi ke kabupaten.
"Kami sedang mengurai komunikasi yang terjadi, karena sempat muncul pembicaraan tentang 'kewajiban' yang harus diselesaikan jika ingin dana DOKA tersebut turun," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/7).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Febri menjelaskan, sebelum pihak lembaga antirasuah menangkap tangan Gubernur Irwandi, tim penindakan KPK sudah lebih dahulu menemukan bukti adanya pertemuan terkait pembahasan suap yang dilakukan Bupati Ahmadi kepada Gubernur Irwandi.
"Sejak awal telah ditemukan bukti tentang pertemuan-pertemuan pihak-pihak terkait membahas anggaran DOKA tersebut. Termasuk pengajuan dari kabupaten pada provinsi," kata Febri.
Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah menduga kata kewajiban yang muncul terkait dengan komitmen fee yang dijanjikan Bupati Ahmadi kepada Gubernur Irwandi. Diketahui Bupati Ahmadi menyuap Gubernur Irwandi senilai Rp 500 juta dari total suap sebesar Rp 1,5 miliar.
Aliran uang ke Steffy Burase
Selain aliran dana dari Bupati Ahmadi kepada Gubernur Irwandi, penyidik KPK juga akan menelisik adanya dugaan pemberian fee dari Gubernur Irwandi kepada Fanny Steffy Burase dan pihak lainnya.
"Aliran dana juga menjadi perhatian KPK, termasuk salah satu informasi aliran dana pada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi pada saksi yang dicegah ke luar negeri. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti," kata Febri.
Dalam kasus ini, diduga uang suap dari Bupati Ahmadi diperuntukan untuk membeli medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon 2018. Steffy Burase merupakan tenaga ahli dalam event tersebut.
Steffy Burase yang diduga sebagai orang dekat Gubernur Irwandi sudah dicekal ke luar negeri bersama tiga orang lainnya, yakni Kadis PUPR Rizal Iswandi, pejabat ULP Nizarli, dan Teuku Fadhilatul Amri. Mereka dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak 6 Juli 2018.
Irwandi sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam kasus ini, KPK menjerat empat orang tersangka. Irwandi, dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Mereka diduga sebagai penerima suap. Sedangkan sebagai pemberi suap, KPK menjerat Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Bupati Ahmadi diduga memberi suap Rp 500 juta dari total fee Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan infrastrukur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2018. Pemberian dilakukan Bupati Ahmadi melalui Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Suap Gubernur Aceh, ada kalimat 'Kalian hati-hati, beli HP nomor lain'
Irwandi ditangkap KPK, Plt Gubernur pastikan pelayanan publik di Aceh tetap normal
Mendagri lantik Plt Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah
Agar tak dikorupsi, Aceh butuh master plan dana otonomi khusus
Demo di Masjid Raya Baiturrahman, warga Aceh minta KPK lepas Irwandi
Mendagri lantik Wagub Aceh jadi Plt gantikan Irwandi Yusuf