KPK Gelar Pengawasan Pidana Korupsi di Papua Barat
KPK akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua Barat, Kantor Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan Papua Barat yang salah satunya terkait pengapalan kayu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar giat pengawasan, pencegahan, dan evaluasi pidana korupsi di wilayah Provinsi Papua Barat.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, kegiatan tersebut dilangsungkan selama lima hari terhitung sejak 8 April 2019 hingga 12 April 2019.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Dalam waktu dua tahun, perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di Provinsi Papua Barat hingga akhir 2018 baru mencapai 19 persen. Hasil ini tak sesuai dengan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Juli 2016," tutur Febri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (8/4).
Selama proses tersebut, penyidik KPK akan sibuk di dua kota yakni Manokwari dan Sorong. Sejumlah agenda akan dilaksanakan, yang pertama adalah rapat koordinasi dan evaluasi rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi.
"Kedua, monitoring dan evaluasi rencana aksi di sektor Sumber Daya Alam (SDA)," jelas dia.
Kemudian ketiga, KPK akan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat, Kantor Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan Papua Barat yang salah satunya terkait pengapalan kayu.
Yang terakhir, akan dilaksanakan pilot project di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah.
"Seluruh kegiatan yang digelar KPK di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan komitmen perbaikan dalam kinerja tata kelola dan sistem pencegahan korupsi di segala sektor," tutur Febri.
Reporter: Nanda Perdana
Baca juga:
KPU dan KPK Umumkan Anggota Legislatif yang Lapor Harta Kekayaan
KPK Periksa Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia
Saut Situmorang Sebut Prabowo Salah Persepsi soal APBN Bocor Rp 2.000 T
Sebelum Nyoblos, Pemilih Bisa Cek Caleg Patuh atau Tidak Lapor Kekayaan di LHKPN
Datangi KPK, KPU Koordinasi Soal Pelaporan LHKPN Caleg Terpilih