KPK periksa Presdir perusahaan perangkat lunak pembuat e-KTP
KPK periksa Presdir perusahaan perangkat lunak pembuat e-KTP. Biomorf Lone Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi manajemen identitas untuk biometrik multimodal dan integrasi sistem. Dalam proyek e-KTP, Biomorf menyuplai sidik jari dan 'source code'.
KPK memanggil Presiden Direktur PT Blomorf Lone Indonesia Kevin Johnson dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional alias KTP elektronik (e-KTP) periode 2011-2012.
"Kevin Johnson diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (18/1) dikutip dari Antara.
Biomorf Lone Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi manajemen identitas untuk biometrik multimodal dan integrasi sistem. Dalam proyek e-KTP, Biomorf menyuplai sidik jari dan 'source code'.
Perusahaan itu didirikan pada 2008, dengan nama Biomorf Lone, sebagai perusahaan penggabung sistem identitas dan mitra bekas L-1 Identity Solutions di Amerika Serikat dan Biomorf Systems Limited di India.
Dalam perkara ini, KPK sudah menyita uang hingga sejumlah Rp 247 miliar dengan rincian Rp 206,95 miliar, 1.132 dolar Singapura dan USD 3.036.715,64. Sumber uang yang disita berasal dari perorangan dan korporasi.
Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.
Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp 2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp 6 triliun.
Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.
Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko e-KTP dan personalisasi dari PNRI.
PT Quadra disebut mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan, sebab perusahaan itu milik teman Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp 2 miliar, maka Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.
Baca juga:
Urus KTP Rp 914 ribu, pegawai honorer Disduk Capil ditangkap polisi
Anas ngaku tak tahu saat ditanya penyidik KPK soal kasus e-KTP
Kasus e-KTP, KPK 'pinjam' Anas Urbaningrum 4 hari buat diperiksa
Diperiksa KPK korupsi e-KTP, Novanto dipertemukan dengan saksi lain
Setya Novanto keluar, Anas Urbaningrum datang diperiksa kasus e-KTP
Diperiksa KPK, Setya Novanto klarifikasi soal pembahasan e-KTP
Setya Novanto penuhi panggilan KPK terkait korupsi e-KTP
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.