KPK perpanjang penahanan 9 tersangka kasus suap Meikarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan 9 tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Untuk Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diperpanjang selama 40 hari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan 9 tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Untuk Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diperpanjang selama 40 hari.
"Untuk 3 tersangka dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 5 November 2018 sampai 14 Desember 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (2/11).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Sedangkan untuk enam tersangka lainnya, perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari terhitung sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan 13 Desember 2018.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Kasus Meikarta, Bupati Bekasi nonaktif ajukan jadi justice collaborator
Bertemu CEO Lippo Group, Bupati Bekasi nonaktif klaim hanya silaturahmi
KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta
KPK periksa staf keuangan & Sespri Presdir Lippo Cikarang terkait suap izin Meikarta
KPK soal suap Meikarta: Tak mungkin buru tikus dengan bakar lumbung padi