KPK sebut banyak indikasi perusahaan BUMN terlibat korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi ada banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga melakukan tindak pidana korupsi. Namun, saat ini lembaga antirasuah itu baru menjerat satu BUMN, PT Nindya Karya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi ada banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga melakukan tindak pidana korupsi. Namun, saat ini lembaga antirasuah itu baru menjerat satu BUMN, PT Nindya Karya.
"Bahwa adalah betul bahwa banyak indikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang milik negara ini, BUMN ini, melakukan hampir melakukan hal yang sama," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Sabtu (14/4).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Dia membuka kemungkinan akan menjerat BUMN lain sebagai tersangka saat bukti permulaan dinyatakan cukup. Menurut Syarif, sebuah korporasi baru bisa dinyatakan terlibat korupsi jika memenuhi syarat.
"Pidana korporasi itu bisa dilimpahkan apabila yang melakukannya itu salah satunya adalah pengurusnya. Bahwa akibat perbuatan itu korporasinya mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu biasanya salah satu atau salah dua syarat kapan suatu korporasi itu bisa dimintakan pertanggungjawaban," jelas Syarief.
Sebelumnya, KPK menetapkan dua korporasi, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun 20014-2011.
Penetapan dua korporasi tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka dalam kasus yang sama. Diduga dua korporasi tersebut malakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek.
Menurut dia, nilai proyek dalam kasus ini sekitar Rp 793 miliar rupiah dengan total kerugian negara Rp dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 313 miliar.
PT Nindya Karya diduga menerima laba sebesar Rp 44,68 miliar sementara PT Tuah Sejati menerima laba sebesar Rp 49,9 miliar. Dalam kasus ini, KPK sendiri tekah memblokir rekening PT Nindya Karya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com