KPK Sebut Mendagri Tito Sudah Laporkan Harta, Namun Tak Lengkap
Ipi mengatakan Tito menyampaikan LHKPN pada 31 Maret 2021. Namun, saat proses verifikasi data tersebut belum lengkap sehingga belum bisa dipublikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara periodik untuk tahun 2020. Namun Tito belum menyampaikan LHKPN secara lengkap.
"KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Sehingga, saat ini LHKPN-nya masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Senin (20/9/2011).
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana Tri Tito Karnavian meminta Pj. Ketua TP PKK untuk memberi solusi terhadap permasalahan di lapangan? Lebih lanjut, Ketum TP PKK berharap mereka yang dilantik dapat memberi solusi, saran, dan tindakan nyata terhadap permasalahan di lapangan. Sebab, kata dia, persoalan yang dihadapi membutuhkan sentuhan langsung dari Pj. Ketua TP PKK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Ipi mengatakan Tito menyampaikan LHKPN pada 31 Maret 2021. Namun, saat proses verifikasi data tersebut belum lengkap sehingga belum bisa dipublikasi. Ipi menyebut, KPK sudah menghubungi Tito untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.
"KPK telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama," ujar Ipi.
Ipi berharap Tito segera memperbaiki LHKPNnya untuk segera diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Ipi mengapresiasi para penyelenggara negara yang patuh menyampaikan LHKPN.
"KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN-nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," kata Ipi.
Diketahui, LHKPN Tito belum ada di situs resmi KPK, elhkpn.kpk.go.id. Dalam situs hanya tercatat LHKPN Tito tahun 2019. Laporan itu merupakan laporan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Baca juga:
KPK Minta Mendagri Tito Karnavian Segera Lapor LHKPN 2020
Jokowi Teken Peraturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
5 Penyebab PNS Bisa Dipecat, Terbaru Jika Tak Lapor Harta
Kepala Sekolah Super Kaya Raya Punya 3 Anak Perempuan, Profesinya Tidak Sembarangan
Hartanya Naik 2,12% dalam Setahun, Gubernur Sumsel Klaim Nilai Aset Meningkat
VIDEO: Kepala Sekolah Super Kaya, Istrinya Pewaris Tunggal Kekayaan Rp1,6 Triliun