KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Meski 2 Penyelidiknya Dianiaya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menelisik dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) meski dua penyelidiknya dianiaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menelisik dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) meski dua penyelidiknya dianiaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
"Indikasi tipikor ini kami pastikan akan terus diproses lebih lanjut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/2).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Dua penyelidik KPK dianiaya sekelompok orang saat tengah menyelidiki laporan dari masyarakat akan adanya tindak pidana korupsi di hotel tersebut. Saat kejadian, di hotel tersebut sedang terselenggara rapat antara Pemprov Papua dengan DPRD Papua terkait RAPBD Papua.
Saat disinggung apakah saat itu akan terjadi tindak pidana suap dari Pemprov Papua kepada DPRD Papua, Febri tak mau membeberkan lebih jauh.
"Saya tidak bisa konfirmasi, tapi yang pasti kami dapatkan info dari masyarakat ada indikasi tipikor, sehingga KPK wajib untuk melakukan kroscek lapangan agar data yang kami terima itu validitasnya kuat," kata Febri.
Atas kejadian ini KPK telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. KPK meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dua Pegawai Dianiaya, KPK Tegaskan 'Alasan Apapun, Tidak Boleh Main Hakim Sendiri'
Aksi Unjuk Rasa Tuntut KPK Jerat Mafia Hukum
Pegawai Dianiaya, Pimpinan KPK Desak Polri Usut Tuntas dan Tetapkan Tersangka
Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK Diduga Karena Foto Gubernur Papua Tanpa Izin
Polisi Sebut Pegawai KPK Korban Penganiayaan Satu Penyelidik
Wadah Pegawai KPK Kecam Penganiayaan Pegawai, Desak Polisi Tangkap Pelaku