KPK Tidak Dilibatkan Revisi UU KPK, Ini Jawaban Istana
Terkait pertemuan antara Jokowi dan pimpinan KPK, Moeldoko mengatakan siapa saja bisa bertemu. Bukan hanya lembaga antirasuah, pihak lain pun kata dia bisa bertemu mantan wali kota Solo.
Proses mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna dinilai tergesa-gesa. Walaupun sudah disahkan hari ini, banyak pihak masih tidak menerima dengan hal tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pembahasan tersebut dilakukan bersama-sama.
"Jadi ini juga berkaitan dengan masa kerja relatif DPR yang tinggal beberapa hari, maka ini juga menjadi perhitungan. Jadi sekali lagi, dari berbagai sisi menjadi pertimbangan oleh pemerintah," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Terkait pemerintah yang tidak mengajak berdialog pihak KPK, menurut Moeldoko seharusnya pimpinan lembaga antirasuah juga meminta kepada pihak DPR untuk berdialog. Negosiasi tersebut kata dia seharusnya dilakukan saat penyusunan.
"Semestinya dialognya KPK itu bukan hanya pemerintah. Dialog itu justru diawali pada saat penyusunan, jangan daftar isian masalah itu sudah diterima pemerintah itu ada periodisasi segera dilakukan pemerintah untuk merespon itu," ungkap Moeldoko.
"Jadi sesungguhnya ada awal-awal itu ada inisiasi DPR untuk melakukan revisi KPK, disitu seharusnya seluruh jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan," lanjut Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan saat perumusan revisi tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diperlukan untuk merespons daftar inventarisir masalah (DIM).
"Jadi semuanya juga perlu prioritas, sehingga kadang-kadang juga tidak ada yang sempurna. Tapi endingnya yang paling penting adalah semua persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, politiknya," ungkap Moeldoko.
Terkait pertemuan antara Jokowi dan pimpinan KPK, Moeldoko mengatakan siapa saja bisa bertemu. Bukan hanya lembaga antirasuah, pihak lain pun kata dia bisa bertemu mantan wali kota Solo.
"Apalagi dari KPK. Jadi pada dasarnya Presiden tidak ada batasan terhadap siapa yang diterima, itu harus dipahami," ungkap Moeldoko.
Baca juga:
Menkum HAM Jawab Kritikan Revisi UU KPK Terburu-buru: It's a Long Way to Go
Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko Klaim Jokowi Komitmen Berantas Korupsi
Moeldoko Soal Dewan Pengawas KPK: Organisasi Demit Saja yang Enggak Ada Pengawas
Rapat Paripurna DPR Revisi UU KPK Tidak Kuorum, Fahri Hamzah Tegaskan Tetap sah
'Presiden Jokowi Membohongi Publik soal Pemberantasan Korupsi'
Aksi Massa Menolak Pengesahan Revisi RUU KPK di DPR