KPK Ungkap Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai
Bagi pegawai tidak berkesempatan melakukan wawancara pada periode tersebut dilakukan wawancara susulan pertama 30-31 Maret atau susulan kedua 6 April, susulan ketiga 9 April.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghofron menyatakan, ada 75 pegawai KPK tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan. Pengumuman itu disampaikan setelah hasil tes keluar pada 27 April 2021 silam.
"Kami umumkan terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes, hasilnya pegawai MS sebanyak 1274 orang dan pegawai TMS (tidak memenuhi syarat) sebanyak 75 orang," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/5).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Rangkaian tes wawasan kebangsaan dimulai pada 9-10 Maret. Dua hari tersebut merupakan tes tulis. Bagi pegawai berhalangan mengikuti tes tersebut diadakan pelaksanaan susulan pertama pada 16 Maret, susulan kedua 8 April.
Kemudian, tes selanjutnya adalah profiling pada 9-17 Maret. Tahapan selanjutnya adalah wawancara yang digelar pada 18 Maret-9 April.
Bagi pegawai tidak berkesempatan melakukan wawancara pada periode tersebut dilakukan wawancara susulan pertama 30-31 Maret atau susulan kedua 6 April, susulan ketiga 9 April.
"Susulan bagi berhalangan hadir karena tugas di luar kota, selesai isolasi mandiri, atau kondisi tidak sehat yang diketahui KPK," jelas Nurul.
Dari rangkaian tes wawasan kebangsaan disimpulkan dua kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes ini sebanyak 1.274 pegawai memenuhi syarat, dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat. Sementara 2 pegawai tidak hadiri sesi wawancara.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa menjelaskan, dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN memang hanya dilakukan tes wawasan kebangsaan. Sebab, sebelum terpilih menjadi pegawai, mereka telah melalui rangkaian tes.
"Sebenarnya banyak tes, tapi pegawai KPK hanya mengikuti TWK (tes wawasan kebangsaan) karena tes karakteristik pribadi, pengetahuan umum, itu pegawai KPK sudah selesai dan yang belum adalah TWK," terangnya.
Dari 75 pegawai KPK tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan, di antaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan.
Baca juga:
KPK Benarkan Ada Andil BIN, Intel TNI, Hingga BNPT Saat Tes Wawasan Kebangsaan
Ini Parameter Penilaian 75 Pegawai KPK Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Firli Bahuri Tanggapi Soal Tes Wawasan Kebangsaan Bocor: Tak Ada Niat Usir Insan KPK
KPK: Tidak Ada Pegawai Dipecat Sebelum Keluar Keputusan Kemenpan RB
KPK Benarkan Ada 75 Pegawai Tak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Menjadi ASN
Sidang Suap Benih Lobster, Dirut PT ACK Akui Tak Ada Kewenangan Tapi Dapat Mobil