KPU Jateng Targetkan Pilkada di Zona Merah Covid-19 Tetap Berlangsung
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah optimistis Pilkada serentak 2020 bakal tetap terselenggara di 21 kabupaten kota, meski sebagian masih dalam kondisi zona merah Covid-19.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah optimistis Pilkada serentak 2020 bakal tetap terselenggara di 21 kabupaten kota, meski sebagian masih dalam kondisi zona merah Covid-19.
"Kami sudah koordinasi dengan gugus tugas covid-19, untuk mencegah penyebaran penularan virus kami mematuhi protokol kesehatan. Agar Pilkada berjalan dengan aman, nyaman dan partisipasi pemilih tetap tinggi," kata Ketua KPU Jateng, Yulianto Prabowo, Senin (17/6).
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
Dia menyebut sebelumnya tahapan Pilkada 2020 sempat tertunda akibat pandemi covid-19 sudah berjalan kembali sejak 15 Juni 2020. Sejumlah KPU di kabupaten kota juga wajib menerapkan protokol kesehatan selama tahapan hingga pemungutan dan penghitungan suara.
"Jadi petugas Pemilu kami lengkapi dengan alat pelindung diri (APD) kesehatan, seperti memakai masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan physical distancing. Untuk pemilih diatur 12 orang di TPS agar bisa jaga jarak, alat coblos juga digunakan sekali," jelasnya.
KPU di 21 kabupaten kota sudah mengajukan penambahan anggaran. Beberapa daerah sudah sanggup membantu pengadaan alat pelindung kesehatan.
"Kekurangan itu juga sudah kami sampaikan kepada gubernur. Selain itu melalui KPU RI juga dimintakan melalui APBN," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan saat ini semua daerah sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Khusus Pilkada, Ganjar menyebutkan apabila diperlukan refocusing kembali maka akan dilakukan.
"Sekarang sudah terlalu refocusing, tapi kalau diperlukan refocusing untuk keperluan Pilkada, nanti akan kita bahas dengan kepala daerah. Saran saya KPU membuat grading agar kebutuhan anggaran itu bisa terpenuhi semua," kata Ganjar.
Baca juga:
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Ujian Bagi Demokrasi Bangsa Indonesia
PMI Imbau Pengurusnya yang Maju Pilkada 2020 Nonaktif Sementara
Bulog Siap Bantu Distribusikan Peralatan Pilkada Serentak
Pelaksanaan Pilkada 2020 Diharapkan Tanpa Abaikan Kesehatan
Bertemu Ketum PAN, Bobby Nasution Bilang Minta Masukan Soal Kota
Mantan Anggota KPU Kritik Proses Pilkada 2020 yang Tawar Menawar
Bukan e-Voting, KPU akan Gunakan Rekap Elektronik di Pilkada 2020