KPU Jatim belum pasang Alat Peraga Kampanye Paslon di wilayah kepulauan
"Hingga saat ini belum ada rekanan yang berani menawar pemasangan APK di daerah kepulauan," kata Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro kepada Merdeka.com, Jum’at (30/3).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur masih kesulitan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di daerah terpencil. Hingga saat ini tidak ada rekanan yang bersedia mengikuti lelang pemasangan APK di wilayah kepulauan.
"Hingga saat ini belum ada rekanan yang berani menawar pemasangan APK di daerah kepulauan," kata Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro kepada Merdeka.com, Jum’at (30/3).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Apa tujuan utama dari kampanye Pilkada? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
Gogot mengatakan, daerah yang masih belum tersentuh APK adalah Sumenep. Hal itu terjadi karena Kabupaten Sumenep merupakan wilayah kepulauan. Jadi, akses untuk menuju daerah tersebut sangat sulit. Dengan melihat tingkat kesulitan ini, rekanan yang akan mencetak dan memasang APK tidak berani menawar.
Fakta ini membuat KPU menjadi pusing. Apalagi waktu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur terus berjalan. Saat ini, KPU masih berupaya untuk mendapatkan rekanan yang bersedia, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. KPU tidak ingin ada masalah di belakang hari dalam proses tender pemasangan APK.
"Kayaknya hanya Sumenep saja yang belum terpasang secara maksimal. Kita masih terus berupaya," jelasnya.
Dalam pemasangan APK, paslon tidak perlu repot untuk membantu petugas KPU. Pasalnya, semua pemasangan alat peraga ini telah diserahkan keseluruhan kepada pihak ketiga. Jadi, tidak ada alasan pemasangan APK tertunda, karena salah satu pasangan calon tidak memiliki gudang untuk menyimpan APK.
"Semua akan dipasang rekanan, tidak perlu paslon menyediakan gudang. KPU yang menyediakan secara keseluruhan," papar Gogot.
Choirul Anam, salah satu Komisioner KPU Jatim menambahkan, secara keseluruhan memang pemasangan APK belum dilakukan. Hal ini disebabkan proses lelang yang belum selesai. "Masih berproses, yang belum terpasang di atas Rp200 juta untuk ukuran 3x5 meter," katanya.
Dia mengatakan, proses lelang ini masih berjalan di KPU RI dan sudah muncul pemenang untuk sebagian APK. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan APK itu akan dipasang secara keseluruhan di Jawa Timur. "Sudah muncul pemenang sebagian dan yang lelang hampir semua memang belum. Sekarang lagi dikerjakan di LPSE KPU RI," beber dia.
Anam menerangkan, salah satu faktor penyebab molornya pemasangan APK karena kedua pasangan calon terlambat menyerahkan desain. Kondisi itu membuat proses lelang berjalan molor. "Salah satunya memang karena faktor keterlambatan paslon menyerahkan desain kemarin," ungkap dia.
Meski demikian, kata Anam, sebagian APK berukuran kecil memang sudah dipasang di beberapa kabupaten/kota. Sebab, jumlah anggaran yang ada masih di bawah Rp200 juta, sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung (PL). "APK yang di tingkat kabupaten/kota sudah sebagian. Disamping itu, sesuai kesepakatan memang timses masing masing calon bisa memasang APK sendiri," jelasnya.
Baca juga:
KPU tegaskan caleg sudah ditetapkan sebagai DCT tak bisa diganti
KPU bakal larang mantan koruptor nyaleg
Jimly desak KPU terbitkan PKPU soal calon kepala daerah jadi tersangka
KPU mau revisi PKPU asal dengan satu syarat
Soal calon kepala daerah tersangka, Demokrat sebut tak ada urgensi terbitkan Perppu