Krisis air bersih, Pemkab Purwakarta bakal beli seluruh mata air
Pemkab sudah menyiapkan dana Rp 20 miliar buat membeli mata air. Sebab, banyak sumber air dikuasai lembaga bisnis.
Seiring dengan krisis air bersih terjadi dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan akan menguasai seluruh mata air yang ada di wilayahnya. Langkah itu diambil guna melindungi sumber-sumber air dari praktik pencurian air di wilayah Purwakarta.‬
Menurut Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Pemkab atas nama negara dan Undang-Undang Dasar 1945 menguasai seluruh mata air buat melindungi hajat hidup orang banyak. Nantinya, air bersih ini dipakai buat memenuhi kebutuhan seluruh warga Purwakarta buat minum, mandi, dan mengairi area persawahan.‬
"Nanti pengelolaannya oleh desa berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Termasuk Pemkab menyiapkan pengawasan dan dana alokasi desa, yang diperuntukkan untuk pengelolaan mata airnya," kata Dedi, Selasa (3/11).
Penguasaan terhadap sumber mata air, menurut Dedi, akan dilakukan mulai dari daerah hulu berada di wilayah Desa Cihanjawar, Kecamatan Bojong, dan mata air yang ada di Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, lanjut Dedi, juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar bersumber dari dana APBD.
"Untuk dapat menguasai sumber air, kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar dari dana APBD," ujar Dedi.
Dedi melanjutkan, saat ini terdeteksi ada seratus sumber air akan dibeli secara langsung dari masyarakat, atau pihak yang memiliki mata air. Selain itu, dalam waktu dekat Pemkab Purwakarta akan membangun infrastruktur serta kawasan pariwisata berbasis wisata air.
"Total ada seratus titik yang akan kami beli, dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp 50 juta hingga Rp 2 miliar. Pemda juga dengan segera akan membangun infrastruktur serta kawasan berbasis pariwisata," ucap Dedi.
Dedi menambahkan, langkah itu diambil guna mengakhiri problem krisis air bersih dialami oleh masyarakat Purwakarta. Sebab menurut dia, masalah utamanya diakibatkan oleh penguasaan mata air oleh pihak swasta (privatisasi) guna kepentingan bisnis.‬
"Langkah yang kami ambil untuk kepentingan masyarakat, dan penyelamatan dari komersialisasi," tutup Dedi.