Kritik MoU penanganan korupsi, DPR: KPK yang kami kenal tidak begini
Kritik MoU penanganan korupsi, DPR: KPK yang kami kenal tidak begini. DPR curiga MoU penanganan korupsi anjtara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung justru untuk melindungi institusi masing-masing.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang mengkritik nota kesepahaman pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diteken KPK bersama Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Junimart menilai MoU ini hanya upaya untuk melindungi lembaga masing-masing dari jeratan kasus korupsi.
"Saya dengan beberapa teman curiga ada apa ujug-ujug muncul MoU. kalau kami baca raker dengan Kejagung tidak ada hal yang signifikan untuk penegakan hukum. Yang saya tangkap saling melindungi," kata Junimart saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
MoU tersebut disebut membuat kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap anggota penegak hukum lain terbatas karena harus melapor ke pimpinan lembaga terkait.
"Contoh kalau selama ini KPK dalam melakukan penggeledahan tidak perlu izin langsung tapi kenapa sekarang muncul. Kenapa ada istilah memberi tahu atasan dulu? ini kan aneh, aneh," tegasnya.
Politisi PDIP menyebut MoU ini justru menutup karakter KPK asli KPK yang tidak pandang bulu dan tidak segan dalam menegakkan hukum.
"Ini jadi tidak equal. Hukum tidak jadi equal kenapa tidak dengan institusi lain? Kenapa misalnya kenapa hanya penegak hukum? Terus terang saya meragukan itikad baik dari nota kesepahaman. KPK yang kami kenal tidak begini, tidak memandang siapa pun," tutupnya.