Kuasa hukum Sanusi bantah pertemuan dengan Aguan bahas raperda

"Pertemuan itu memang ada tapi sama sekali tidak membahas soal raperda," ujar Krisna saat mendampingi Sanusi

2016-04-20 11:18:06

Kuasa hukum Mohamad Sanusi, Krisna Murti mengaku kliennya melakukan pertemuan di kediaman bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Krisna membantah pertemuan Sanusi dengan Aguan membahas soal raperda zonasi reklamasi teluk Jakarta.

"Pertemuan itu memang ada tapi sama sekali tidak membahas soal raperda," ujar Krisna saat mendampingi Sanusi saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/4).

Krisna menambahkan, dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Badan Legilasi Daerah (Balegda) DPRD Mohamad Taufik. Dia menjelaskan, kunjungan Sanusi dengan beberapa anggota Balegda DKI Jakarta pada Januari lalu dalam rangka silaturahmi Gong Xi Fat Chai.

Dia pun mengaku saat pertemuan kala itu turut hadir presiden direktur PT Agung Podomoro Group, Ariesman Widjaja.

Sebelumnya dikabarkan dalam pertemuan di kediaman Aguan Januari lalu membahas soal raperda yang masih alot. Pada pertemuan waktu itu turut hadir Mohamad Taufik, Mohamad Sangaji, Mohamad Sanusi, serta Ariesman Widjaja.

Diduga pertemuan tersebut dilakukan karena pengembang menginginkan kewajiban kontribusi tambahan pengembang yang harus diberikan kepada pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras pengmbang harus menyetor kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

Pembahasan tersebut hingga kini masih alot karena belum menemukan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak pengembang.

Sampai akhirnya kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/lia)

Bantah Menkum Supratman, Kejagung Jelaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Kasus Korupsi

Kejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.

Kejagung 1 tahun yang lalu

Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD 1 tahun yang lalu

KY Ungkap Pelanggaran Kode Etik 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur, Minta MA Jatuhi Sanksi Berat

KY menemukan bahwa ketiga hakim itu telah membacakan pertimbangan hukum terkait unsur pasal dakwaan yang berbeda.

Ronald Tannur 1 tahun yang lalu

KY Ungkap Pelanggaran Kode Etik 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur, Minta MA Jatuhi Sanksi Berat

KY menemukan bahwa ketiga hakim itu telah membacakan pertimbangan hukum terkait unsur pasal dakwaan yang berbeda.

Ronald Tannur 1 tahun yang lalu

Begini Hukumnya Jika Pakaian Terkena Darah Nyamuk saat Sholat

Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis.

sholat 1 tahun yang lalu

Hukum Puasa tapi Tidak Sholat dalam Islam, Perlu Diketahui

Hukum puasa tapi tidak sholat dikaitkan dengan sah tidaknya puasa dan pahala yang didapatkan.

hukum puasa tapi tidak sholat 1 tahun yang lalu

Sidang Terakhir PK, Kubu Saka Tatal Yakin Novum Dikabulkan Hakim

Kuasa hukum berharap bahwa proses yang sudah dilalui selama persidangan bisa membuahkan hasil yang baik.

Kasus Pembunuhan Vina Cirebon 1 tahun yang lalu

Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.

Watimpres 1 tahun yang lalu

Kuasa Hukum Pegi Harap Ahli Polda Jabar Independen

Pihak Pegi telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk menghadapi lanjutan sidang pada hari ini.

Pegi Setiawan 1 tahun yang lalu

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Kasus Munir 1 tahun yang lalu

Hargai Upaya Gugatan Hukum, Edi-Rendi Minta Paslon Lain Jangan Sebar Narasi Menyesatkan

Pasangan calon nomor urut 1, Edi-Rendi menegaskan agar tidak ada pihak yang menyebarkan narasi menyesatkan yang dapat mencederai demokrasi.

Berita Kutai Kertanegara 1 tahun yang lalu

Hakim Vonis Bebas Ronald Tanur, Kejagung Nilai Hukum Tidak Diterapkan

Terkait dengan putusan bebas terhadap Ronald, dia mengatakan bahwa kejaksaan secara tegas mengajukan upaya kasasi.

Gregorius Ronald Tannur 1 tahun yang lalu

Guyonan Suswono soal Janda Kaya Dinilai Hanya Soal Kepatutan, Tak Ada Unsur Penistaan Agama

Dia melihat, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Suswono terkait ucapan tersebut.

suswono 1 tahun yang lalu