Kuasa hukum sebut Kabareskrim lakukan intervensi dalam kasus Novel
Menurutnya, surat Kabareskrim untuk menangkap Novel tak lazim karena Kabareskrim bukan bagian penyidik.
Tim kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sore ini. Gugatan praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor register 37/pid.prap/2015/PN.Jak.Sel.
"Penangkapan tersebut bukan bertujuan untuk penegakan hukum. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun, yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat pasal yang berbeda yaitu pasal 351 ayat (2) dan pasal 442 jo. Pasal 52 KUHP," kata salah satu kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu di PN Jaksel, Senin (4/5).
Muji mengatakan, terkait perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan Kabareskrim merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Muji menilai hanya penyidik yang berwenang sedangkan Kabareskrim bukan penyidik dari kasus Novel.
"Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan adalah surat perintah Kabareskrim Nomor Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap, menahan adalah surat perintah penyidikan. Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan," ujar Muji.
"Hal ini menunjukkan Kabareskrim telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan," imbuh Muji.
Seperti diketahui, Novel digelandang penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (1/5) dini hari dari kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penangkapan tersebut menyusul status tersangka atas kasus dugaan penembakan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet saat dirinya menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.
Kasus tersebut sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kasus itu kembali bergulir menyusul kisruh antara KPK dan Polri setelah menetapkan Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.
Baca juga:
Kuasa hukum Novel desak Polri minta maaf dan pasang baliho
Novel praperadilankan Bareskrim, KPK tak ikut campur
Gugat Bareskrim, Novel Baswedan tak akan hadir di pengadilan
Gugat Bareskrim ke praperadilan, Novel Baswedan cuti dari KPK
Novel Baswedan gugat penangkapan & penahanan Polri ke PN Jaksel
Kabareskrim: Ada kesepakatan Polri-KPK, kasus Novel jalan terus
-
Apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan tentang cerita yang ia dengar mengenai kasus e-KTP? “Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat,” kata Novel saat ditemui, Jumat (1/12).
-
Siapa yang memengaruhi Unsur Ekstrinsik Novel? Elemen-elemen dalam unsur ekstrinsik di antaranya latar belakang penulis, konteks sejarah dan budaya di mana novel tersebut ditulis, dan dampak dari novel tersebut terhadap masyarakat.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan cerita ini terjadi? Pada suatu pemilu, seorang calon kandidat datang ke desa untuk kampanye.
-
Apa yang digambarkan dalam novel "Laskar Pelangi"? Cerita Laskar Pelangi Andrea Hirata lahir di Belitung merupakan seorang penulis novel Laskar Pelangi. Karyanya itu lantas dijadikan film dan berhasil merenggut perhatian pecinta film di Indonesia. Alur cerita Laskar Pelangi ini menggambarkan kondisi pendidikan yang ada di Desa Hantong tepatnya di SD Muhammadiyah Gentong. Tempat belajar itu sudah tak layak pakai dan hendak ditutup.
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.