Kubu Pradi-Afifah Laporkan Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok

Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01 melaporkan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok. Dugaan tersebut ditemukan tim di kawasan Pasir Putih, Sawangan, di H-2 pencoblosan. Temuan itu pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2020-12-14 21:08:47

Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01 melaporkan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok. Dugaan tersebut ditemukan tim di kawasan Pasir Putih, Sawangan, di H-2 pencoblosan. Temuan itu pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kuasa hukum paslon 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia, Saharwan mengatakan temuan pihaknya dugaan praktik uang terjadi pada Senin (7/12). Saksi dan bukti berupa dokumentasi sudah dikantongi pihaknya.

"Sementara saksi yang kita punya sudah kita buat dalam bentuk dokumentasi, rekaman dan pengakuan si penerima. Dalam bentuknya ini empat amplop," kata Saharwan, Senin (14/12).

Pihaknya sudah melapor kepada Bawaslu dan Gakkumdu. Dari keterangan saksi yang menerima uang, ada empat amplop yang diterima saksi. Satu dari empat amplop itu sudah dibuka dan berisi uang Rp 30ribu.

"Yang sudah dibuka satu amplop. Jadi asumsi dia (saksi) jumlah empat itu totalnya Rp 120 ribu. Karena satu amplop itu yang sudah dibuka itu isinya Rp 30 ribu dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 5 ribu dua lembar. Ini akan berkembang sepertinya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor dua, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, Hafid Nasir mengatakan tudingan tersebut tidak benar.

"Yang jelas, memang kami tidak pernah melaksanakan money politics karena kami mengedepankan Pilkada damai, Pilkada yang penuh dengan demokrasi, mengedepankan politik gagasan," katanya.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok itu menuturkan, tidak ada dalam kerangka kerja pihaknya untuk melakukan politik uang. Namun jika ada pihak yang memang menemukan hal tersebut maka disarankan melapor pada pihak yang berwenang. "Silakan sampaikan saja kalau memang ada bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh siapapun ya, itukan tugasnya KPU dan Bawaslu," katanya.

Hafid menjelaskan, pihaknya juga sudah sempat melaporkan beberapa kasus namun sayangnya hal itu tidak berjalan tuntas. "Kami juga sudah banyak menyampaikan laporan tapi enggak tuntas tuh," bebernya.

Soal dugaan tersebut, Hafid menyarankan untuk dilaporkan pada penyelenggara. Karena pihaknya tidak dalam kapasitas memberikan pembenaran dan pembuktian. "Kami bukan pada pihak yang membantah tapi silakan saja malaporkan nanti kan tinggal pembuktian apakah money politics, itu kan tugas penyelenggara pemilu. Kami paslon 01 atau 02 hanya sebagai peserta bukan sebagai yang mengawasi," tutupnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan banyak soal temuan tersebut.

"Saya belum detail lihat ya, tadi saya lihat amplop isinya Rp 30 ribu. Jadi tidak signifikan, nanti mau dilihat lagi, makanya lagi ditelusuri lagi. Memang uang tapi harus ditelusuri kembali apakah cuma uang doang atau plus sembako gitu," katanya.

Luli menuturkan temuan tersebut masih dalam konteks asas praduga tak bersalah dan perlu pendalaman. "Daerah Sawangan kalau enggak salah. Aku cek dulu deh takut salah. Masih dugaan, asas praduga tak bersalahnya tetap berjalan dan penelusuran berproses apakah ada unsur atau tidak. Ada laporan dan kita menduga itu money politic, ada dugaan, ada laporan itu money politics, asas praduga tak bersalah keluar dulu," pungkasnya.

Baca juga:
PKS Klaim Idris-Imam Menangkan Pilkada Depok Raih 55,57 Persen Suara
Kubu Petahana Depok Sebut Hasil Real Count Internal dan Quick Count Tidak Jauh Beda
Pakai Atribut Covid-19 hingga Seragam Sekolah, Ini 5 Keunikan TPS di Jabar & Banten
Unggul di Sumbar dan Depok Versi Quick Count, PKS Tunggu Pengumuman Resmi KPU
Unggul Hitung Cepat Pilkada Depok, Idris-Imam Bilang 'Siap Jalankan Amanah Rakyat'
Hasil Quick Count Internal: Idris-Imam Kantongi 55 Persen Suara Pilkada Depok

(mdk/cob)