KY petakan 200 peradilan di daerah yang berpotensi konflik saat Pemilu
Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemantauan di lingkungan peradilan di berbagai daerah. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjelaskan pihaknya akan memantau kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemantauan di lingkungan peradilan di berbagai daerah. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjelaskan, pihaknya akan memantau kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang berpotensi menimbulkan konflik.
"Kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kita bagi peta-peta yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Jaja di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (1/8).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta Timur dibandingkan dengan Pemilu 2019? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar. Tedi mengungkap pada Pemilu 2019, KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, dua kali mendapatkan teguran dari KPU RI. Namun, hal itu berbeda dengan pelaksanaan pada Pemilu 2024.
Jaja menjelaskan pihaknya sudah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi mengalami konflik. Ini berkat kerja sama KPU dan Bawaslu. "Itu akan kita petakan di mana saja untuk 2019," papar Jaja.
Jaja menjelaskan pihaknya akan mendengarkan laporan dari beberapa pihak. Serta daerah mana saja yang bersengketa.
"Kita sudah bikin buku tentang pemantauan persidangan karena sengketa pemilu. Kita akan deklarasi dengan NGO dan PT. Kita juga akan melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi terjadi gangguan dari para pencari keadilan," papar Jaja.
Baca juga:
Jokowi minta saran para sekjen agar tak kunci koalisi, buka peluang PAN merapat
Rachmawati: Rekomendasi Ijtima Ulama tidak mengikat
Cerita di balik dipilihnya rumah Maher Algadri untuk pertemuan koalisi Prabowo
Saat bertemu Jokowi, sekjen parpol tanya soal 100 juta orang miskin versi SBY
Golkar: JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan
Demokrat gabung, PKS ingatkan Prabowo soal kesepakatan jatah kursi cawapres