LBH Pers ingatkan bakal banyak berita palsu di tahun politik
Nawawi menyebut banyak pihak akan terkena dampak berita hoax. Salah satunya pekerja media. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah juga memastikan perlindungan kebebasan pekerja media.
Memasuki tahun politik 2018 dan 2019, berita hoax dan ujaran kebencian diperkirakan bakal terus bermunculan. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Nawawi Bahrudin meminta semua pihak bijak merespon berita yang muncul. Apalagi berita palsu.
"Akan banyak berita palsu di tahun 2018. Dan ada satu dan ada puluhan serta ratusan juta rupiah. Pemerintah perlu bijak dalam merespon hal ini," kata Nawawi di Kantor LBH Pers, Jl Kalibata IV, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Siapa yang diharuskan bertanggung jawab atas konten hoax di media digital? Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa apabila ada konten hoaks, yang pertama kali bertanggung jawab adalah platformnya, bukan si pembuat konten tersebut.
-
Bagaimana BRI memastikan bahwa video tentang hilangnya uang nasabah akibat serangan bansos adalah hoax? BRI memastikan video yang tengah viral di social media terkait "Uang Hilang di BRI adalah efek dari Pemilu Untuk Serangan Bansos" adalah tidak benar dan tidak berdasar.
Nawawi menyebut banyak pihak akan terkena dampak berita hoax. Salah satunya pekerja media. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah juga memastikan perlindungan kebebasan pekerja media.
"Kami mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berekpresi di tahun politik untuk menjaga demokrasi," ungkap Nawawi.
Jika masyarakat merasa dirugikan terkait pemberitaan, diharapkan tidak main hakim sendiri. Pihak yang merasa dirugikan disarankan menggunakan pendekatan UU Pers.
Untuk pekerja media, Nawawi juga mengingatkan agar selalu mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Pemilik media juga juga diimbau memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya.
"Untuk para perusahaan media untuk berikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan," tegas Nawawi.
Tidak hanya itu, DPR juga diminta lebih teliti dan hati-hati membahas UU terkait dengan kebebasan pers. Karena kebebasan pers adalah syarat mutlak berdemokrasi.
"Kami juga mendesak Kapolri untuk mematuhi nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan media," tutupnya.
Baca juga:
Admin Saracen divonis 2 tahun 8 bulan bui
Polisi tangkap penebar tulisan 'Polri akan lebih dipercaya daripada ulama'
Pelaku mengaku bahan berita fitnah tentang Akbar Faizal dari Twitter & menyadur media
Polisi kembali tangkap penyebar berita bohong tentang politisi NasDem Akbar Faizal
'Silakan berdebat di media sosial selama informasinya benar'