Luhut minta pelanggaran HAM tragedi 65 jangan diributkan lagi
Presiden Jokowi meminta penyelesaian pelanggaran HAM tragedi 65 dengan pendekatan kemanusiaan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta persoalan korban pelanggaran HAM berat atas tragedi 65 tidak dibesar-besarkan lagi. Pemerintah, kata dia hanya akan membuktikan fakta yang sebenarnya perihal jumlah korban.
"Masalahnya di sini, sebenarnya jangan kita ribut lagi. (Masalahnya) adalah untuk meluruskan angkanya. Jadi jangan bangsa ini seolah-olah bangsa pembunuh dengan mengatakan ratusan ribu yang meninggal, atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih?," tegas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).
-
Kapan peristiwa G30S/PKI terjadi? Tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia.
-
Kapan peristiwa G30S PKI terjadi? Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975, G30S PKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
-
Apa tujuan utama dari peristiwa G30S PKI? Terdapat latar belakang dan tujuan tertentu yang berada di balik sejarah G30S PKI yang kelam ini. G30S PKI dilakukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat itu.
-
Mengapa Soebandrio dianggap terlibat dalam G30S/PKI? Bagi AD, Soebandrio dianggap terlibat PKI, atau setidaknya memberi angin terjadinya G30S.
-
Mengapa Brigjen Soepardjo terbang ke Jakarta jelang G30S/PKI? Jelang Pecahnya G30S/PKI, Soepardjo Mendapat Radiogram: Anak Sakit Dia terbang ke Jakarta. Tak cuma menemui keluarganya, Ternyata Soepardjo juga menemui tokoh-tokoh Gerakan 30 September.
-
Siapa yang memimpin pasukan yang menculik para jenderal pada peristiwa G30S/PKI? Doel Arif mendapat tugas menculik para Jenderal Angkatan Darat di malam kelam itu. Doel Arif menjadi Komandan Pasukan Pasopati dalam Gerakan 30 September.
Luhut memastikan, pemerintah tidak akan mencari dalang kasus pelanggaran HAM tragedi 65. Sebab, kata dia, pelanggaran HAM saat itu tidak lepas dari persoalan politik.
"Itu adalah persoalan politik. Tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga kepada yang kalah. Itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang, tentu tidak adil karena suasana waktu itu dengan sekarang berbeda," jelas Luhut.
Dia mengaku baru berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tragedi 65. Dia mendapat pesan khusus dari presiden. "Intinya Presiden tadi menekankan, 'Pak Luhut kita ingin menyelesaikan ini dari pendekatan kemanusiaan'," ujar
Pekan lalu Presiden memanggil Luhut ke Istana Negara untuk meminta mencari makam korban pelanggaran HAM. Menurut Luhut, sejauh ini sudah ada berbagai elemen yang memberikan daftar tempat-tempat makam massal. Dengan demikian data tersebut akan segera diverifikasi dan akan ditindaklanjuti.