MA kirim salinan putusan eks koruptor nyaleg ke KPU malam ini
Mahkamah Agung (MA) segera mengirim salinan putusan atas gugatan PKPU eks napi korupsi nyaleg kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini disampaikan langsung oleh juru bicara MA Suhadi.
Mahkamah Agung (MA) segera mengirim salinan putusan atas gugatan PKPU eks napi korupsi nyaleg kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini disampaikan langsung oleh juru bicara MA Suhadi.
"Insya Allah malam hari ini juga dikirimkan. Tetapi jam berapa saya belum tahu," kata Suhadi di Gedung MA, Senin (17/9).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
Menurut Suhadi, pada prinsipnya KPU bisa menjalankan keputusan MA tanpa menunggu salinan putusan gugatan PKPU. Namun, Suhadi menilai keinginan KPU menunggu salinan tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dalam mengambil kebijakan.
"Karena prinsip dan sikap hati-hati itulah KPU harus menunggu putusan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang keliru," ucapnya.
Suhadi menegaskan, keputusan MA mengabulkan gugatan PKPU eks napi korupsi nyaleg bukan karena mendukung perilaku korupsi di Tanah Air. MA, kata dia, hanya menjunjung tinggi hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
"Kita bisa melihat dalam semua putusan kasasi yang menyangkut perkara korupsi, selalu dinaikkan pidananya. Ini membuktikan bahwa MA tetap komitmen. Persoalan ini menyangkut hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih seharusnya dimuat dalam UU bukan dalam peraturan pelaksana," terangnya.
MA mengabulkan gugatan uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Dengan adanya putusan tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.
Baca juga:
PKB nilai penandaan caleg mantan koruptor di surat suara diskriminatif
Koruptor boleh jadi caleg, KPK ingatkan 'Kalau korupsi lagi, bisa dihukum mati'
MA bolehkan eks napi korupsi nyaleg, peluang dapat wakil rakyat teladan makin kecil
Dukung putusan MA, Gerindra tetap ajukan caleg eks napi korupsi
KPU Sumut tunggu petunjuk pusat soal eks wali kota mantan napi jadi caleg
MA bolehkan eks koruptor Nyaleg, KPK bilang 'kita harus patuhi'