Mahfud MD Minta Polri Usut Pelaku Teror Diskusi di UGM
Mahfud tak melihat ada yang salah dalam diskusi tersebut. Bahkan, menanggapi langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hadapi pandemi Covid-19.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas teror menimpa pembicara maupun panitia penyelenggara diskusi Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Diskusi webinar itu sebelumnya dibatalkan setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembunuhan.
"Saya minta diusut Polri. Saya pastikan aparat tidak melarang dan memang tidak boleh melarang," kata Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (2/6).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kapan Mahfud MD menerima Gubernur Rusdy Mastura di kantornya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menerima Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Kantor Menko Polhukam RI, Selasa (22/8).
Mahfud menduga intimidasi atau teror itu dilakukan oleh orang luar kampus UGM. Menurut dia, dugaan itu setelah mengonfirmasi pihak kampus maupun aparat bahwa tak ada pelarangan dalam diskusi tersebut.
"Kampus juga tidak melarang, yang melakukan itu intimidasi masyarakat di luar kampus, saya minta aparat melacak, semua kan bisa ditelusuri," tegasnya kembali.
Lebih jauh Mahfud tak melihat ada yang salah dalam diskusi tersebut. Bahkan, menanggapi langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hadapi pandemi Covid-19.
"Saya lihat TOR diskusinya juga tidak membahas tentang makara atau menjatuhkan jabatan, namun membahas tentang kebijakan pemerintah disaat Covid ini," pungkasnya.
Kronologi Teror
Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Tema diskusi tersebut sempat memancing polemik dan menjadi viral di medsos.
Diskusi virtual itu rencananya akan digelar Jumat (29/5). Namun karena menuai kontroversi akhirnya diskusi itu urung diselenggarakan. Paska menjadi kontroversi, diskusi tersebut justru berbuah teror pada pembicara maupun penyelenggaranya.
Dekan FH UGM, Sigit Riyanto menyebut penyelenggara diskusi sempat mengalami teror. Teror ini mulai bermunculan pada Kamis (28/5) malam.
(mdk/gil)