Manfaatkan Reses, Misbakhun Sosialisasi Omnibus Law Jokowi
Misbakhun mengaku memilih jalur darat untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjajal Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga kampung halamannya pada Natal lalu.
Anggota DPR M Misbakhun mengunjungi konstituennya di Pasuruan, Jawa Timur guna memanfaatkan masa reses. Politikus Partai Golkar itu mengajak konstituennya aktif menyukseskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mari dukung program-program pemerintah seperti kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja, dan pemindahan ibu kota negara supaya sukses dalam pelaksanaannya," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12).
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Masjid Nur Abdillah diresmikan? Menurut kanal Youtube Traveling All In, masjid ini baru diresmikan pada 2021 lalu. Proses pembangunannya sudah dimulai sejak 2019 lalu, hingga kini menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Serang, Banten.
-
Siapa Teuku Muhammad Hasan? Lalu, siapakah Teuku Muhammad Hasan ini? beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pegiat di bidang agama dan pendidikan. Ia juga banyak memberikan masukan untuk generasi muda Aceh saat itu dengan menghimpun dana belajar atau beasiswa untuk mereka.
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Di mana Paus Fransiskus memimpin Misa Akbar? Polisi mengatur jadwal pemulangan umat katolik usai menunaikan perayaan Misa Akbar bersama Pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).
-
Kapan Syeikh Ahmad Yassin dibunuh? Tanggal 22 Oktober 2004, saat itu Syeikh Ahmad Yassin baru meninggalkan masjid setelah Salat Subuh. Jet Tempur F-16 Israel sengaja terbang di atas Gaza untuk menyamarkan suara Helikopter Apache yang akan melakukan misi pembunuhan.
Dia mengungkapkan, Kecamatan Nguling merupakan salah satu basis perolehan suara Joko Widodo dan Partai Golkar Pemilu 2019. Perolehan total suara Partai Golkar di Kecamatan Nguling hampir 7.000.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga mengajak para pemilihnya mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini mengemban jabatan menteri koordinator (menko) perekonomian.
"Mari doakan Bapak Airlangga Hartarto sukses sebagai menko perekonomian dan ketua umum Partai Golkar, serta semoga Pak Jokowi sukses menjalankan tugas sampai 2024," jelasnya.
Misbakhun mengungkapkan kepada konstituen soal terobosan yang dibuat oleh Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law bidang Cipta Lapangan Kerja, UKM dan Perpajakan
"Dan itu semua dilakukan dalam koordinasi Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto," ujarnya.
Misbakhun mengaku memilih jalur darat untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjajal Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga kampung halamannya pada Natal lalu.
Start dari Jakarta bakda Subuh, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu tiba di Kota Pasuruan pada sore hari yang sama.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu mengaku melihat langsung manfaat tol yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Sebab, Tol Trans Jawa mampu memangkas waktu tempuh antardaerah.
Selain menemui konstituen, Misbakhun juga menghadiri konsolidasi internal di kantor DPD II Golkar Kota Pasuruan. Konsolidasi yang dihadiri pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Pasuruan Saifullah Ma’sum itu dalam rangka pemanasan menghadapi Pilkada 2020.
Misbakhun mengatakan, Partai Golkar pada Pemilu 2019 menempati urutan kedua daftar perolehan suara di Kota Pasuruan. Hasil itu juga mengantar tujuh caleg Golkar menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan.
"Jadi Golkar bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2020. Sesuai hasil Munas 2019, calon yang diprioritaskan adalah kader Partai Golkar," pungkasnya.
Baca juga:
Jokowi Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Diisi Pasal Titipan
Rapat Bareng Luhut dan Tito, Mahfud Bahas 17 UU Keamanan Laut yang Tumpang Tindih
Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan
Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law
KPK Kritik Pidana Pengusaha di Omnibus Law, Menkum HAM Duga Belum Baca
KPK Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha di Omnibus Law