Mantan Pimpinan KPK Tak Masalah Penghentian Penyelidikan Asal OTT Jalan Terus
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tak mempersoalkan penghentian 36 penyelidikan yang dilakukan lembaga antirasuah di bawah komando Ketua KPK Firli Bahuri.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tak mempersoalkan penghentian 36 penyelidikan yang dilakukan lembaga antirasuah di bawah komando Ketua KPK Firli Bahuri. Namun, Saut berharap penghentian penyelidikan diimbangi dengan penyelidikan lainnya hingga menghasilkan tangkap tangan.
"Saya berharap penghentian (penyelidikan) ini diimbangi penyelidikan-penyelidikan baru yang kemudian lebih intens. Kemudian OTT-nya lebih banyak," ujar kata Saut dalam diskusi 'Dear KPK: Kok Main Hapus Kasus?' di Jakarta, Minggu (23/2).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Saut menceritakan, saat masih aktif di lembaga antirasuah, KPK menargetkan 200 hingga 300 operasi tangkap tangan (OTT) tiap tahunnya. Saut berharap KPK saat ini memasang target yang sama untuk menunjukkan kinerja penindakan kepada publik.
"Banyaknya OTT atau apa, saya enggak tahu apakah targetnya masih 200 atau 300. Walaupun kuantifikasinya tidak tercapai, tapi yang paling penting bisa diatasi dari kualitas kasusnya," kata Saut.
Menurut Saut, jika Firli cs tak mampu menargetkan ratusan operasi senyap setiap tahun, namun setidaknya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, KPK bisa menyelesaikan kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar.
"Masih banyak ya yang sudah disebut (turut terlibat dalam sebuah kasus). Sudah jelas dalam putusan si xxx itu sudah ada. Itu kalau dinaikkan (statusnya ke tahap penyidikan) itu keren banget. Mungkin itu bisa mengembalikan kepercayaan publik," kata dia.
Saut mengakui, penghentian penyelidikan merupakan hal yang biasa. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika hal tersebut diumumkan ke publik. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan.
"Persoalan itu dihentikan menjadi milik publik, tidak boleh sebenarnya. Nanti (disebutkan penyelidikan terkait) BUMN, BUMN yang mana. Jadi saling tuduh. Kalau menghentikan jangan disampaikan ke publik, biarkan milik kita (KPK). Toh kita tanggungjawab sama Tuhan juga, kita disumpah kan," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, kerja-kerja penindakan KPK tidak pernah menurun. Selama periode kepemimpinan Firli cs yang sudah berjalan dua bulan, KPK telah menerbitkan 50 surat perintah penyelidikan, 21 sprindik, dan 17 penahanan.
"Ada perkara yang sedang ditangani yang potensi kerugian keuangan negaranya Rp 598 miliar yang saat ini sedang berjalan," kata Ali Fikri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Blunder KPK Umumkan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Korupsi
Ketua KPK: Kami Mulai Sebuah Tradisi Transparansi
Hentikan 162 Kasus, Kenapa Pimpinan KPK Lama Tak Pernah Umumkan?
Pimpinan KPK Pertimbangkan Setop Lagi Kasus dalam Tahap Penyelidikan
MAKI Serahkan Data Aset Buron Nurhadi ke KPK
Sederet Kontroversi KPK di Era Firli Cs
Boyamin Pamer 2 iPhone Buat yang Mengetahui Keberadaan Buron KPK Nurhadi