Ma'ruf Amin Minta Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting Segera Disusun
Selama tujuh tahun terakhir penurunan stunting di Indonesia dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.
Selama tujuh tahun terakhir penurunan stunting di Indonesia dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.
Untuk mencapai target tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pelbagai pihak terkait agar segera menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Kenapa stunting bisa terjadi? Faktor penyebab stunting meliputi pola makan yang tidak sehat, kekurangan gizi, akses terbatas terhadap asupan makanan bergizi, serta infeksi kronis seperti diare dan penyakit pernafasan.
-
Apa dampak stunting bagi masa depan Indonesia? Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi keterbatasan dalam aspek akademis dan sosial, yang pada gilirannya mengurangi peluang mereka untuk berkontribusi optimal bagi masyarakat dan perekonomian negara.
-
Bagaimana cara Kemenkes menekan angka stunting di Indonesia? 'Harus ada upaya yang inovatif, perlu memperkuat intervensi yang ada targetnya agar bisa sama-sama menurunkan angka stunting,' ujar Laila Mahmuda di acara Media Gathering yang diselenggarakan oleh Halluu World & Sensitif di Mall of Indonesia (MOI), Kamis (24/08).
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Apa yang dimaksud dengan istilah 'Stunting' dalam naskah Sunda kuno? Menurut Ahli sejarah dan filologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina, dikutip dari ANTARA, orang tua Sunda memang telah mengenal istilah gagal tumbuh pada anak atau dalam bahasa sekarang dikenal sebagai stunting.
Hal ini sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan bertumpu pada 5 pilar, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah; Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Masyarakat; Ketahanan Pangan dan Gizi; serta Monitoring dan Evaluasi.
"Pada kesempatan ini, saya meminta agar Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada 5 pilar utama tersebut," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalui konferensi video, Senin (23/8).
Lebih lanjut, dia berharap Rencana Aksi Nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.
Terkait kelembagaan, sambung Wapres, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan _Stunting_ yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wapres sendiri menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya. Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.
"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah untuk memastikan konvergensi antarprogram dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," ujar dia.
Dalam Rakornas kali ini, Wapres kembali berpesan pentingnya kerja kolaboratif (collaborative working) dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
"Kerja kolaborasi adalah kunci, karena intervensi percepatan penurunan _stunting_, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II sampai Pemerintahan Desa juga memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," paparnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
Wapres Minta BKKBN Percepat Vaksinasi untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Menkes Optimis Indonesia Capai Target Penurunan Stunting pada 2024
Stunting Masih jadi Perhatian Serius Pemkab Bogor
Bupati Garut Targetkan 2025 Zero Stunting
Strategi Pemerintah Tekan Stunting di Tengah Pandemi untuk Kejar Bonus Demografi
Wapres Ma'ruf Amin Minta BKKBN Percepat Penurunan Stunting
Megawati Minta Mensos Risma Datang Bertemu Bahas Masalah Stunting