Masuk tahap rehab rekon, akses komunikasi pascagempa NTB sudah pulih 100 persen
Menko PMK Puan Maharani mengatakan, untuk bencana yang di NTB ini pemerintah menargetkan pada Maret 2019 pembangunan rumah-rumah penduduk yang terdampak bencana sudah dibangun kembali, kemudian warga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti sediakala.
Indonesia dilanda dua bencana besar dalam waktu berdekatan. Setelah terjadi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian terjadi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sekarang, pemerintah sedang melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian melakukan tanggap darurat pascabencana di Sulawesi Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, untuk bencana yang di NTB ini pemerintah menargetkan pada Maret 2019 pembangunan rumah-rumah penduduk yang terdampak bencana sudah dibangun kembali, kemudian warga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti sediakala.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
Kata dia, sampai saat ini di NTB sendiri masih terjadi beberapa gempa susulan. Kemudian sekarang pemerintah juga sedang melakukan penanganan tanggap darurat Sulawesi Tengah. Namun menurut Puan, meski dua bencana besar datang sangat berdekatan, tetapi bangsa Indonesia harus bisa menghadapi, dan harus mampu melewati itu. Karena itu, kata Puan pemerintah terus memberikan sokongan baik materil maupun moril.
"Jadi ada beberapa target capaian, jadi akhir tahun ini diharapkan sudah bisa dilakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jumat (4/10).
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian ini, salah satunya adalah soal akses komunikasi. Sehingga, untuk itu Menko PMK mengoordinasikan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bergerak terus agar kondisi perekonomian di NTB ini bisa pulih kembali.
Usai melakukan rapat dengan Menko PMK, Menkominfo Rudiantara menyebut saat ini untuk akses komunikasi di NTB sendiri untuk seluler sudah 100 persen pulih. Kemudian di posko-posko bencana di sana masih menggunakan internet pusat.
"Jadi internet pusat masih digunakan di 24 posko-posko karena untuk operasional. Jadi lombok ini sudah semua," ujar Rudiantara.
Rudiantara menambahkan, sementara itu untuk di Palu, sekarang akses komunikasi yang sudah bisa berjalan masih 20 persen. Dia menuturkan, untuk di Palu ini masih menunggu listrik masuk, sehingga akses komunikasi bisa berjalan.
"Ini bertahap kalau listrik masuk, kalau towernya tidak roboh, BTS nya bisa diaktifkan," ujarnya.
Kemudian untuk Donggala dan Sigi itu hanya beroperasi 25 persen. Sedangkan untuk Sulawesi Tengah keseluruhan itu 50 persen. "Jadi kalau listrik masuk genset sudah mulai masuk, tower tidak bersamalah tidak miring tidak roboh dua sampai empat jam bisa diaktifkan," imbuhnya.
Baca juga:
Pemerintah targetkan rehabilitasi rumah terdampak gempa Lombok selesai dalam 6 bulan
Pemerintah targetkan rehab rumah warga korban gempa NTB selesai Maret 2019
Abyor, ITB dan Unram bangun hunian sementara untuk masyarakat Lombok
Fadli Zon desak pemerintah tetapkan gempa Sulteng & Lombok jadi bencana nasional
1.500 Rumah ramah gempa di Lombok ditarget selesai akhir Oktober 2018
Akbar Faisal usul gaji anggota DPR disumbang untuk korban gempa Sulteng dan NTB