Masuk Zona Hijau, Pemprov Sulut Raih Penghargaan Ombudsman
Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh yang telah melakukan pendampingan kepada kepala Perangkat Daerah untuk membenahi pelayanan publik.
Demi memperbaiki tingkat pelayanan kepada masyarakatnya, upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinahkodai oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw kali ini tidaklah sia-sia. Jika sebelumnya Pemprov Sulut pada tahun 2017 harus puas pada penilaian kepatuhan rendah atau zona merah terkait penilaian standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
"Kini berkat kerja keras dari semua pihak, Pemprov Sulut berhasil mengubah status tersebut dan berhasil meraih Predikat kepatuhan tinggi dalam komponen standar pelayanan publik yakni zona hijau," ujar Wakil Gubernur Steven Kandouw.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Apa saja yang dilakukan Jenderal Wismoyo untuk kesejahteraan prajurit? Saat menjabat Kasad, dia membuat beberapa kebijakan untuk kesejahteraan prajurit. Mulai menaikan uang lauk pauk dari Rp1.800 menjadi Rp3.000, hingga hadiah menunaikan ibadah haji bagi prajurit yang berprestasi.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Siapa yang menyampaikan paparan tentang upaya OJK dalam penguatan governansi dan integritas di Sektor Jasa Keuangan? “Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
Penghargaan tersebut diserahkan perwakilan Ombudsman RI kepada Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw pada acara Penyerahan Predikat Hasil Survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang digelar di Auditorium Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018) sore.
Pemprov Sulut Raih Penghargaan Ombudsman ©2018 Merdeka.com
Atas penghargaan itu, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen mengucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh yang telah melakukan pendampingan kepada kepala Perangkat Daerah untuk membenahi dan melengkapi standar pelayanan publik.
Diketahui, Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik melakukan survei setiap tahun berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan publik. Penilaiannya berdasarkan zona, jika angka 0-50 masuk kategori zona merah (buruk), 51-80 zona kuning (sedang), dan zona hijau (tinggi) 81-100.
Penilaian dilakukan terhadap seberapa patuh setiap perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik. Baik dengan mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya seperti front office, ruang tunggu yang nyaman, atribut-atribut layanan dan layanan kepada penyandang disabilitas. Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya.
Kegiatan itu turut dihadiri Menkopolhukam RI Wiranto, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi se Indonesia.
Baca juga:
Lindungi Petani, Gubernur dan Wagub Sulut All Out Perjuangkan Harga Kopra
Gubernur Olly Bertemu Menteri Liew Bicara Kerja Sama Pariwisata Sulut-Sabah
Ultah ke-57, Gubernur Olly Dondokambey Launching Buku 'Sang Pembuka Gerbang'
Gubernur Olly Bahas Perizinan Kapal Bersama Tim Satgas 115
Gubernur Olly Didatangi Direktur Eksekutif CTI Bahas Pengelolaan Terumbu Karang Dunia
Sumbang Saran di Bappenas, Gubernur Olly Usul Sulut jadi Gerbang Industri Kelautan