Mediasi warga Dadap dengan Pemda Tangerang di Komnas HAM buntu

Warga Dadap menuding Pemda membayar orang untuk berpura-pura menjadi warga Dadap tapi yang mendukung penggusuran.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kembali memanggil para warga nelayan Kampung Dadap, Tangerang, dengan para petinggi Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad.

Pantauan merdeka.com, Iskandar datang pada pukul 09.45 Wib, yang didampingi oleh Instansi terkait. Dalam kesempatan ini, Iskandar mengaku bahwa pihaknya diundang untuk lakukan mediasi.

"Kalau kami diundang untuk lakukan mediasi. Kalau kita persiapan yang sama. Kalau Pemda udah konsisten pada program-program yang kita sampaikan," ujar Iskandar kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Menurut Iskandar, apa yang dilakukan oleh pihaknya sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati. Di mana nantinya akan menertibkan dan juga untuk masyarakat luas.

"Kita tata dengan baik kondisi layak rumah huni di mana semua masyarakat dipindahkan ke rumah layak huni yakni rusun. Nantinya kita akan tata untuk tempat wisata, kuliner, pantau ikan tempat pasar ikan para nelayan dan juga ruang terbuka hijau. Lalu kita buat islamic center, misalkan ada masukan kita terima dari masyarakat," tuturnya.

Pantauan merdeka.com, di ruang mediasi terjadi saling lempar argumentasi. Di mana terlebih dahulu Komnas HAM meminta persetujuan kedua belah pihak sebelum mediasi dimulai. Warga Dadap dihadiri sekitar 10 orang.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisakah kita mulai acara ini," ujar Komisioner Rochiatul Aswidah.

Mediasi yang berawal cukup tenang tiba-tiba ricuh ketika ada golongan dari warga Dadap. Namun, yang mendukung penggusuran tersebut.

"Maaf bapak, ini agenda mengenai penolakan Dadap atas penggusuran. Tapi kenapa ini ada orang yang mengaku dari Dadap tapi mendukung penggusuran. Kita menolak melanjutkan mediasi ini," ujar warga Dadap Dede.

"Pemkab telah manipulasi ada massa tandingan dari pemkab di Dadap. Kami murni warga asli tolak mediasi dengan komnas HAM. Ini sudah jelas mereka ini (warga Dadap yang pro Pemkab) bayaran dari Pemda, kami punya buktinya," bebernya.

Di tempat yang sama, warga Dadap yang menolak mediasi Laila mengatakan bahwa ini adalah permainan Pemda.

"Ini pasti ada kepentingan, pasti sudah ada deal antar pengembang. Kami ini warga Dadap menolak. Zaky (Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar) cobalah berpikir dengan otak bukan dengan kekerasan juga otot," katanya.

Dengan ricuh mediasi tersebut, warga Dadap meminta agar diagendakan mediasi ulang.

"Kami minta agenda ulang, tapi saya akan sepakat dulu dengan warga, kalau nanti seperti ini lagi buat apa," pungkas Dede.

Seperti diketahui, warga perkampungan nelayan Kampung Baru Dadap-Kosambi mengadukan kepada Komnas HAM terkait dugaan tindak kekerasan oleh aparat, Selasa (10/5), yang mereka alami akibat kebijakan relokasi yang diberlakukan oleh Bupati Tangerang.

Dalam laporan pengaduan kepada Komnas HAM, Rabu (11/5), perwakilan warga Waisul Kurnia mengungkapkan sedikitnya terdapat lima orang warga yang terluka, dari mulai diduga terserempet peluru tajam sampai luka akibat pukulan. Seorang warga yang ikut melapor, Asmawi, terluka di bagian telinga kiri karena diduga terkena selongsong gas air mata yang ditembakkan.