Medsos jadi primadona, Bawaslu minta warga lapor jika temukan kampanye hitam
Seperti tertuang dalam Pasal 69 UU Pemilihan, kata Fritz, pengguna media sosial diingatkan dan dilarang kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina SARA terhadap pasangan calon, menghasut, dan mengancam.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menghadapi tahun politik yang dimulai dengan Pilkada Serentak 2018 sampai Pilpres 2019 mendatang. Termasuk memantau upaya pasangan calon atau pihak tertentu yang melakukan kampanye hitam berbau hoax dan SARA di media sosial.
Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan tingginya tensi politik secara tak langsung telah membuat media sosial jadi ajang kampanye hitam di perhelatan tahun politik.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Kenapa BMKG memastikan bahwa berita tentang tsunami di Batam dan Tanjungpinang adalah hoaks? Berita itu tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut," kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam Ramlan dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara.Dia menyebut berita tersebut hanya isu dan membohongi masyarakat."Karena isu tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah yang jelas," ujarnya.
-
Bagaimana BRI memastikan bahwa video tentang hilangnya uang nasabah akibat serangan bansos adalah hoax? BRI memastikan video yang tengah viral di social media terkait "Uang Hilang di BRI adalah efek dari Pemilu Untuk Serangan Bansos" adalah tidak benar dan tidak berdasar.
-
Bagaimana pernyataan tersebut dibantah? Seorang dokter kulit di negara bagian Maryland, AS yang berspesialisasi dalam terapi cahaya untuk penyakit kulit membantah klaim kacamata hitam yang dikaitkan dengan kanker."Apakah kacamata hitam yang menghalangi sinar UV bersifat melindungi? Ya. Apakah ada bukti bahwa memakai kacamata hitam berbahaya bagi kesehatan mata atau kulit? Tidak," dikutip dari AFP.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Mengapa video itu diklaim sebagai berita bohong? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dan berhasil menemukan bahwa narasi yang termuat dalam video viral tersebut adalah hoaks. Pasalnya, terdapat tulisan “Bukit Siguntang” pada bagian depan kapal laut yang disorot.
"Medsos menjadi primadona baru kampanye Pilkada 2018, frekuensi munculnya ujaran kebencian pemberitaan hoax pun semakin tinggi," kata dia lewat pesan tertulis, Selasa (3/4/2018).
Seperti tertuang dalam Pasal 69 UU Pemilihan, kata Fritz, pengguna media sosial diingatkan dan dilarang kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina SARA terhadap pasangan calon, menghasut, dan mengancam.
"Karenanya masyarakat bisa melaporkan hal itu ke kami (Bawaslu)," jelas dia.
Berikut alurnya jika masyarakat menemukan kampanye hitam:
1. Laporan masyarakat disampaikan ke Panitia Pengawas (Panswas) Kabupaten/Kota.
2. Laporan terima dianalisis oleh Bawaslu Provinsi.
3. Laporan terverifikasi melanggar Undang-Undang disampaikan Satgas Medsos Bawaslu Pusat ke Paltform terkait sebagai aduan
Selain melapor lewat Panwas setempat, laporan juga bisa disampaikan melalui email medsos@bawaslu.go.id
Reporter: Ditto Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Penjelasan Kadisdik Jabar diduga kampanyekan Sudrajat-Syaikhu
JPPR daftar sebagai pemantau pemilu di Bawaslu
Diduga tak netral di Pilgub Riau, Pjs Bupati Inhil diperiksa Bawaslu
Bawaslu sebut PSI tak kena sanksi meski catut nama dan palsukan dokumen
Banyak pemilih tak punya e-KTP, Bawaslu buka posko pengaduan warga
Perindo terbukti langgar UU Pemilu tapi tak kena sanksi, ini sebabnya
Hary Tanoe mengaku sudah jelaskan ke Bawaslu soal iklan mars Perindo