Mendagri khawatir perusahaan asal Amerika ikut garap proyek e-KTP
heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut. Data yang dipegang oleh perusahaan itu sangat banyak. Jumlahnya sekitar 110 juta data penduduk Indonesia.
Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapatkan kabar buruk dari perusahaan asal Amerika Serikat soal utang proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Perusahaan yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender itu menemui Tjahjo. Mereka mengatakan bahwa pemerintah memiliki utang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.
"Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang sama saya," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
Tjahjo heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut.
"KPK punya komitmen, menjadi skala prioritas. Bukan jumlah uangnya, uang besar, tapi data kependudukan itu, kok bisa sampai perusahaan asing memenangkan tender proyek urusan rahasia penduduk Indonesia," terangnya.
Dia mengaku telah berkonsultasi dan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.
"Ternyata ada, dan konsorsium belum bayar, ini yang kami minta KPK serius dan pak Agus (Ketua KPK) janji serius tuntas. Karena itu kuncinya," tegasnya.
Data yang dipegang oleh perusahaan itu sangat banyak. Jumlahnya sekitar 110 juta data penduduk Indonesia. Politisi PDIP ini menyebut, sangat berresiko jika perusahaan asing memiliki data kependudukan Indonesia, semisal untuk pembuatan paspor palsu.
"Wong namanya internasional, bisa tahu-tahu ada orang yang punya paspor pakai data Anda. Bukan nama saja, lengkap. Sampai iris mata, sidik jari," ucap Tjahjo.
Baca juga:
Usut korupsi e-KTP, KPK sudah periksa 110 saksi
Kasus e-KTP, KPK agendakan periksa mantan Wamenkeu Anny Ratnawati
Tersangka sebut staf BPPT pelopor desain teknologi e-KTP
Ketua KPK beri sinyal ada tersangka baru untuk kasus korupsi e KTP
Soal korupsi e-KTP, Nazaruddin diminta buktikan keterlibatan Novanto
Kemendagri dinilai bertanggungjawab soal korupsi e-KTP
Kasus e-KTP, masa penahanan Sugiharto diperpanjang KPK