Mendagri minta KPK percepat proses hukum calon kepala daerah pemenang pilkada
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mempercepat proses hukum calon kepala daerah tersangka korupsi yang memenangi Pilkada 2018. Hal itu, menurut Tjahjo untuk menghindari calon kepala daerah dilantik dalam penjara seperti era Mendagri Gamawan Fauzi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mempercepat proses hukum calon kepala daerah tersangka korupsi yang memenangi Pilkada 2018. Hal itu, menurut Tjahjo untuk menghindari calon kepala daerah dilantik dalam penjara seperti era Mendagri Gamawan Fauzi.
"Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan KPK, tolong kepala daerah yang menang, yang dia statusnya tersangka, kalau cukup bukti, dan tidak dalam konotasi 'kami intervensi' dipercepat proses hukumnya. Kami tidak ingin kayak zaman-zaman dahulu dilantik di LP (lembaga permasyarakatan)," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (9/7).
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Kendati begitu, Tjahjo menjelaskan dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2017 diatur bahwa calon kepala daerah tetap harus dilantik meski berstatus tersangka. Dia mengatakan calon kepala daerah tersebut berhak dilantik sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap.
"UU mengatakan sepanjang kepala daerah yang menang pilkada belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap harus dilantik sampi ada kekuatan hukum tetap, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi. Itu saja," jelas Tjahjo.
Seperti diketahui, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo unggul dalam perolehan suara sementara Pilbup Tulungagung. Mereka berhasil meraih 59,97 persen. Paslon Margiono-Eko Prisdianto yang mengantongi 40,03 persen suara.
Syahri Mulyo sendiri berstatus tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung.
Selain itu, pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar juga meraih suara terbanyak di Pilkada Maluku Utara 2018. Meski menang, Hidayat Mus saat ini ditahan KPK karen terjerat kasus dugaan pengadaan fiktif pembebasan lahan Bandara Bobong di Sula. Proyek menggunakan dana APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Khofifah-Emil Dardak sambangi markas NasDem
Ridwan Kamil tawarkan Sudrajat jadi 'dubes' Jabar hubungan luar negeri
Jadi gubernur terpilih, Ridwan Kamil siapkan tim transisi dan janji rangkul lawan
Temui Ridwan Kamil, Sudrajat-Syaikhu sampaikan selamat dan titip program
Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah kuasai Pantai Timur Sumut dan Tabagsel
Menang Pilgub Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi sowan ke Gubernur Awang