Mendagri sebut tak mungkin semua Pjs Gubernur dari Eselon 1 Kemendagri
Mendagri sebut tak mungkin semua Pjs Gubernur dari Eselon 1 Kemendagri. Politisi PDIP ini mengatakan pejabat eselon 1 juga banyak tugas setiap harinya. Mereka juga harus mewakili Mendagri menghadiri undangan dari berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya tak bisa menetapkan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur di 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak pada Juni nanti berasal dari pejabat eselon 1 Kemendagri. Alasannya karena banyaknya tugas para pejabat.
Hal ini disampaikan Tjahjo usai melantik Pjs Gubernur Lampung di Kantor Kemendagri, Selasa (13/2). "Tidak mungkin 17 provinsi ini dijabat oleh seluruh pejabat eselon 1. Karena kalau semua ya habis," ujarnya.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Politisi PDIP ini mengatakan pejabat eselon 1 juga banyak tugas setiap harinya. Mereka juga harus mewakili Mendagri menghadiri undangan dari berbagai daerah.
"Setiap hari itu banyak tugas-tugas dilaksanakan oleh teman-teman eselon 1. Sehari bisa enam sampai tujuh undangan yang Kemendagri harus hadir. Itu di Jakarta maupun di luar daerah. Kan enggak mungkin saya semua yang hadir. Paling tidak maksimum tiga sampai empat orang dan yang lain kita bagi teman-teman eselon," paparnya.
Bahkan ada gubernur yang mengusulkan agar Pjs Bupati atau Wali Kota diusulkan langsung Mendagri. Tetapi Mendagri mengusulkan agar pejabat eselon 2 atau setingkat Sekda yang ditunjuk jadi Pjs Bupati atau Wali Kota.
"Kami juga ingin memberikan kesempatan pada teman-teman di eselon 2 maupun Sekda provinsi agar punya pengalaman. Tetapi dengan pertimbangan banyak gubernur yang menolak akhirnya rencana itu dibatalkan," kata Tjahjo.
Untuk Pjs Gubernur Lampung, Mendagri menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno. Ia meminta Didik segera melakukan konsolidasi di jajaran Pemprov Lampung khususnya untuk persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.
"Segera berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah di Lampung. Khususnya Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisasi Pilkada serentak di Lampung," kata Tjahjo.
Pjs Gubernur juga diminta melakukan antisipasi politik uang dan politisasi SARA. "Kedua ini adalah racun yang harus kita tumpas. Itu bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang bermartabat. Berkaitan dengan itu harus kita lawan bersama," tegas Tjahjo.
Baca juga:
Menko Polhukam masih kaji penunjukan jenderal polisi jadi Pj gubernur
Soal Pj Gubernur, Polri sebut Menteri Tjahjo bersurat minta disiapkan dua nama
PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi