Mendagri Tito Nilai Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp86 Triliun Terlalu Besar
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 triliun terlalu besar. Untuk itu dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, ia meminta agar jumlah tersebut dipertimbangkan supaya lebih efisien.
Salah satunya karena Pandemi Covid-19. Tito menilai meski sektor kesehatan sudah terlihat melandai, namun, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pelipatan surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito dalam rapat membahas Pemilu 2024 di Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Tito.
"Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul," tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.
"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," jelas Ilham saat rapat di Komisi II DPR RI.
Usulan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 sebesar Rp86,26 triliun. Anggaran itu untuk kebutuhan 5 tahun.
"Mulai 2021 hingga akhir tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025," kata Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra saat RDP bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).
Dijelaskan pula, bahwa anggaran tersebut juga dirancang penyelenggaraan pemilu masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp8,43 triliun, kata dia, merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima pada tahun 2021.
Ia menyebutkan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp13,29 triliun, anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp24,90 triliun, anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp36,54 triliun, dan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp3,09 triliun.
Anggaran untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak itu, lanjut Ilham, bersumber dari APBN. Sementara itu, anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan serentak pada 2024 sebesar Rp26,2 triliun. Biaya tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak itu bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2023-2024.
"Sumber pendanaan pemilihan yang berasal dari APBD tersebut membutuhkan penyiapan NPHD yang lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan," kata Ilham.
Baca juga:
Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu 2024 Dilakukan pada Bulan April atau Mei
Tak Setuju Usul KPU, Mendagri Minta Pelaksanaan Pemilu 2024 pada April atau Mei
PDIP Tak akan Blok Kandidat Capres Populer: Semua Parpol Mau Menang
KPU Usul Petugas Pemilu 2024 Diberi Jaminan Kesehatan dan Honor Layak
Tak Niat Blok Dukung Kandidat Capres Populer, PPP Terbuka Usung Anies-Ganjar
Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu Bahas Pemilu 2024