Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
- Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
- Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat
- Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
- Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi dan platform baru untuk pelayanan publik. Jokowi mengatakan, kementerian/lembaga saat ini sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri.
"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya jg sendiri-sendiri," kata Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).
GovTech Permudah Layanan Publik
Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi ini tak mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Jokowi menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.
Terintegrasi Layanan Publik Pelbagai Kementerian
Untuk itu, Jokowi menyampaikan pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
"Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tadi sudah disampaikan (Kementerian) PAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita," tutur Jokowi.
GovTech Keterpaduan Layanan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan Government Technology (GovTech) Indonesia bukan merupakan aplikasi, tetapi keterpaduan layanan.
"Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas," kata Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5).
Sementara itu, Anas mengatakan bahwa Kemenpan RB sedang bertahap memadukan tujuh layanan kementerian/lembaga dalam GovTech; meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
“Sekarang kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujar Anas.
Selain itu, Anas menyebut platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
“SmartASN sekarang sedang diuji coba ke 5.000 lebih sekarang, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” ujar Anas.
Oleh sebab itu, Anas mengatakan bahwa kementerian/lembaga dalam tanda kutip disebut tidak boleh membuat aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskannya.
“Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, government tecnology-nya, dan besok kami akan umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu akan mengukur kematangan digitalisasi di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” kata Anas.
Sebelumnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia akan digelar pada 27 Mei 2024 di Istana Negara. SPBE Summit merupakan momentum dalam mendorong perkembangan layanan digital pemerintah berbasis pada kebutuhan masyarakat atau citizen centric.
Acara ini juga akan menjadi ukiran sejarah baru karena pemerintah akan meluncurkan Govtech sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan digital pemerintah, mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan digital publik prioritas.