Menko Indroyono sebut izin ekspor-impor di Tanjung Priok lebih cepat

Hal itu merupakan instruksi Presiden Jokowi agar waktu yang dibutuhkan dalam perizinan dipangkas lebih cepat.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo menyatakan Presiden Joko Widodo meninjau Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau pelayanan izin ekspor dan impor. Hal itu untuk melihat peningkatan pelayanan tersebut.

"Jadi Pak Jokowi ke sini meninjau pusat pelayanan perizinan ekspor-impor dan meninjau Pelindo Dua yang merupakan arahan beliau tiga bulan lalu untuk melihat gimana peningkatan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Indroyono di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).

Indroyono menyebutkan, tiga bulan lalu Jokowi melihat pelayanan dwelling time ketika barang turun sampai barang itu masuk di karantina, di cek, masuk ke Bea Cukai dan ke luar itu antara 8-9 hari. Namun, saat ini persoalan itu telah mengalami perbaikan menjadi 5,5 hari dari target 4,7 hari.

"Beliau memberi target harus selesai 4,7 hari. Sekarang ini sudah dibuat sistemnya untuk memantau dari hari per hari dan jam per jam, dan sekarang rata-rata masih sekitar 5,5 hari untuk dwelling time tersebut. Dirinya menargetkan untuk mana-mana saja, simpul-simpul yang segera dicari jalan ke luarnya dan kementerian mana yang nantinya perlu dioptimalkan. Karena targetnya adalah 4,7 hari dan sekarang dilaporkan 5,5 hari. Memang agak turun, namun belum maksimal," paparnya.

Oleh karena itu, Indroyono menyebutkan ada tim yang akan meninjau lagi dan sistem yang ada lebih diperkuat. Dan pihaknya juga akan melihat sistem interkoneksi dan sistem IT yang sudah terintegrasi yang ada di pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

"Ini luar biasa, karena nanti per 1 Januari 2016, gudang masyarakat perekonomian Asean, karena sudah pasar bebas maka persaingan antar-barang dan ekonomi terbuka," terang dia.

Sehingga, menurutnya sistem ini nanti harus diperkuat dengan biaya logis yang harus diturunkan dari sekitar 24 persen menjadi 19 persen, sehingga bisa menghemat Rp 500-700 triliun per tahun.

"Jadi ini sekarang diupayakan bersama sama, dan khusus untuk lembaga ini supaya dirapikan lagi. Kalau saya berbicara waktu Februari lalu 8-9 hari, kalau sekarang kan 5,5 hari. Udah turun kan? Tapi belum mencapai 4,7 hari. Jadi tadi beliau menyemangati kita untuk bekerja lebih keras lagi," tutupnya.

Baca juga:
Menko Maritim sambangi DPD, bahas investasi Rp 2,1 T di Lombok
Menko Indroyono sebut ada 4000 pulau di Indonesia tak miliki nama
'Australia ancam setop dana bantuan, Indonesia tidak miskin banget'
Rajin tangkap kapal asing, berapa potensi perikanan diselamatkan?
Menko Indroyono yakin warga Australia tetap berlibur ke Indonesia
Menteri Indroyono ajak rakyat kembalikan kejayaan maritim Indonesia
163 Taruna AAL, STIP, STP dan SMK berlayar ke Italia