Menko Luhut: Pemerintah segera bentuk crisis center keamanan

Crisis center diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelaksana harian dipegang Menko Polhukam

Pemerintah akan membentuk crisis center untuk menangani masalah gangguan keamanan nasional. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, crisis center merupakan sebuah badan untuk pengambilan proses keputusan terhadap suatu keadaan atau situasi yang dianggap kritis.

"Pengambilan keputusan ada di bawah Presiden langsung, badan ini anggotanya dibagi dua yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap akan diisi oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, dan level menteri lain. Sementara anggota tidak tetap akan diisi oleh kementerian terkait isu yang sedang dibahas," ujar Luhut di Kantornya, Jakarta, Senin (25/4).

Luhut menjelaskan, crisis center diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelaksana harian dipegang Menko Polhukam. Tujuan dibentuknya badan ini agar semua isu atau informasi terkumpul dalam satu wadah sehingga Presiden Jokowi segera mengambil keputusan.

"Idenya sudah ada dari dulu, dari jaman saya masih aktif di militer, tetapi tertunda dan akhirnya tidak jadi. Saya sudah lapor ke Presiden dua minggu yang lalu dan dia minta untuk dibentuk," jelas Luhut.

Dia membantah bila selama ini proses pengambilan keputusan banyak diambil oleh orang lain, bukan dari Presiden Jokowi.

"Jadi kalau ada orang yang bilang pengambilan keputusan di negeri ini banyak yang multipilot itu tidak benar. Pilot cuma satu Presiden. Kami ini hanya membantu melakukan itu dan saya sebagai tentara sudah terbiasa tidak melakukan tanpa lapor atasan kami," pungkasnya.

Baca juga:
Ke China, Menko Luhut bahas masalah Laut China Selatan dan terorisme
Sejumlah buah tangan Presiden Jokowi dari 'blusukan' ke Eropa
Luhut minta kepala daerah contoh Jokowi, memimpin dengan hati
Luhut undang sejumlah menteri bahas percepatan pembangunan Papua
Ke China, Menko Luhut bahas masalah Laut China Selatan dan terorisme
Presiden Jokowi beri Rp 10 juta WNI eks Timor Timur di luar NTT