Menko PMK terus ikut koordinasikan penanganan dampak bencana Palu dan Donggala
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, terus mengoordinasikan upaya penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, terus mengoordinasikan upaya penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.
"Peran Menko PMK dalam koordinasi penanggulangan dampak bencana di Palu dan Donggala fokus pada penanganan pengungsian, dapur umum, ketersediaan bahan pangan, dan pelayanan kesehatan," ujar Puan dalam keterangannya, Senin malam (1/10).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
Menurut Puan, koordinasi penanggulangan dampak bencana di Palu dan Donggala pada masa tanggap darurat saat ini meliputi evakuasi korban, pemakaman jenazah, penanganan pengungsi, pemenuhan makanan, pelayanan kesehatan, dapur umum, pengadaan air bersih, distribusi bantuan, pembukaan akses transportasi, pelayanan listrik, dan pengadaan BBM.
"Ke depan, penguatan penanggulangan dilakukan untuk memperlancar pemakaman jenazah, akses transportasi, distribusi bantuan, penanganan keamanan agar masyarakat tenang, dan penanganan pengungsi," tutur Puan.
Kemudian, bantuan personel dan perlengkapan dilakukan oleh tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
Koordinasi penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), yang disesuaikan dengan karakter di lapangan. Sesuai arahan Presiden, pada tahap ini Menkopolhukam ditugaskan mengoordinasikan sesuai dengan kebutuhan lapangan untuk mengerahkan personel dan perangkat TNI, POLRI, dan Basarnas.
Baca juga:
Seskemenko PMK pimpin delegasi Indonesia dalam sidang SOCA ke-25 di Singapura
Menko PMK minta korban luka, perempuan dan anak jadi prioritas
Menko Puan ajak perkuat kolaborasi global untuk perangi penyakit tidak menular
Menko PMK gelar rakor upayakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
Menko PMK tegaskan komitmen Indonesia hilangkan TB di High Level Meeting Tuberculosis
Puan dampingi Jusuf Kalla dalam general debate sidang majelis umum PBB ke-73