Menko Polhukam Mahfud MD Nilai Reuni 212 Tak Perlu Pengamanan Khusus
"Nanti kalau misalnya ada surat pemberitahuan ke Kepolisian, nanti akan kita analisa. Kita juga memerlukan dari kirka intelijen karena seperti apa," jelas dia.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan acara reuni 212 yang rencananya digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 2 Desember 2019 mendatang tak perlu pengamanan khusus. Reuni akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama.
"Enggak perlu (ada pengamanan khusus)," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang menanyakan kepada Mahfud MD tentang sikapnya? Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Maria Simbolon.
Dia menuturkan, sudah ada SOP untuk pengamanannya. Apalagi, masih kata Mahfud, aparat sudah mempunyai langkah-langkah yang bagus.
"Artinya sudah ada SOP-nya. Kan aparat kita sudah bagus kok," katanya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya telah mendengar adanya rencana reuni Akbar 212.
"Adanya rencana reuni Akbar 212, memang untuk kegiatan kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan masa itu adalah hak," tutur Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Meski unjuk rasa demonstrasi menjadi hak warga negara, lanjut Argo, tetap ada aturan yang harus dipatuhi.
"Nanti kalau misalnya ada surat pemberitahuan ke Kepolisian, nanti akan kita analisa. Kita juga memerlukan dari kirka intelijen karena seperti apa," jelas dia.
Perkiraan Keadaan (kirka) intelijen, dimaksudkan untuk menghitung seberapa banyak personel yang diturunkan, juga berbagi peta titik pengamanan.
"Tentunya nanti kita akan kerja sama dengan TNI untuk pengamanan seandainya nanti surat pemberitahuan sudah masuk ke kepolisian," kata Argo.
Reporter: Putu Surya Merta
Baca juga:
Polri Kerahkan Intelejen Amankan Aksi Reuni 212
Mahfud MD Persilakan Reuni 212 Digelar
Dua Anak Buah Abdul Basith Ajukan Penangguhan Penahanan
Kasus Penganiayaan Ninoy Karundeng, Novel Bamukmin Penuhi Panggilan Polda Metro
Tersangka Pemasok Molotov di Aksi Mujahid 212 Bertambah, Total 11 Orang
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Novel Bamukmin Ancam Polisikan Ninoy Karundeng