Menko Polhukam soal film G30S: Cuma anjuran, mau boleh, tidak enggak apa-apa
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemutaran film G30S/PKI adalah hal yang wajar. Wiranto meminta agar hal itu tak diperdebatkan karena sifatnya anjuran.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemutaran film G30S/PKI adalah hal yang wajar. Wiranto meminta agar hal itu tak diperdebatkan karena sifatnya anjuran.
"Saya kira ini hal yang wajar dan tidak usah diperdebatkan, karena anjuran, mau boleh, tidak enggak apa-apa, karena 1965 adalah peristiwa kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Saya kira masih banyak lagi peristiwa sejenis, pemberontakan Permesta, DI TII, Malari dan peristiwa lain yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, dan itu fakta sejarah yang sudah berlalu, tidak mungkin kita memutar lagi jarum jam untuk kembali mengubah fakta sejarah itu," kata Wiranto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9).
Dia menyatakan sejarah tersebut menjadi bagian perjalanan bangsa Indonesia dan menjadi referensi masa lalu yang bisa diambil pelajaran buat perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Sebab, di masa kini banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan.
"Oleh karena itu menonton film sejarah memang perlu bagi generasi selanjutnya untuk memahami sejarah. Kita enggak perlu malu, marah, benci melihat sejarah masa lalu, ajakan menonton enggak usah dipolemikan lagi sehingga bangsa ini berselisih," katanya.
Seperti diketahui, wacana pemutaran film G30S PKI belakangan ramai menjadi polemik. Film tersebut dibuat pada 1984 saat Soeharto berkuasa dan terakhir diputar pada 1998 saat Orde Baru tumbang.