Menkum HAM Sebut Kebijakan PPKM Bukan untuk Kekang Masyarakat
Menurutnya, kebijakan PPKM merupakan ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang hingga kini penyebaran-nya masih terus terjadi.
Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan kebijakan itu sama sekali bukan tidak mengekang masyarakat melainkan demi keselamatan bersama.
"Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM harus kita dukung sepenuhnya," kata Yasonna. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi di Jakarta. Demikian dikutip dari Kamis (29/7).
-
Bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Danone-AQUA membantu Yayat sebagai PKL? "Apalagi gerobak saya pun ikut didandani, sehingga terlihat bersih dan rapi. Tentu hal ini membuat para pengunjung tidak ragu untuk mengkonsumsi nasi goreng di lapak baru saya," kata Yayat.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Kapan Syamsidar Yahya wafat? Hj. Syamsidar Yahya wafat pada tahun 1975 di Pekanbaru, Riau di usianya yang ke-61 tahun.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
Menurutnya, kebijakan PPKM merupakan ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang hingga kini penyebaran-nya masih terus terjadi.
Meskipun kebijakan tersebut berdampak luas kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi di sisi lain, agar pandemi harus segera bisa diakhiri.
Dia menambahkan, untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, apalagi kebijakan PPKM dilanjutkan pemerintah hingga 2 Agustus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberian bantuan sosial.
Misalnya, pemberian obat-obatan, subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, bantuan sosial tunai dan lain sebagainya terus dilakukan.
"Dalam konteks ini Kemenkumham ingin memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada masyarakat melalui sumbangan para pegawai," ujar Yasonna.
Pemberian bantuan sosial yang dinamakan Kumham Peduli, Kumham berbagi merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Pada kegiatan tersebut, Yasonna menyerahkan dana sosial secara simbolis kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Tujuh Kantor Wilayah penerima dana sosial yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Baca juga:
Cerita Pilu Pemilik Wisata Terdampak PPKM di Lembang, Jual Burung Demi Gaji Pegawai
Pada Masa PPKM Level 4: Masyarakat Harus Aktif Lakukan Perubahan
KSP Kawal Percepatan Pengurangan Beban Ekonomi Masyarakat Selama PPKM
VIDEO: Polemik Makan 20 Menit, Bima Arya Seperti Sahur Kesiangan
Sukseskan PPKM Level 4, Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Berikan Bantuan ke Warga
Pengalaman Ridwan Kamil Makan Mie 20 Menit di Warung
Pekerja di Wilayah PPKM Level 3 Dapat Subsidi Rp1 Juta