Menpora berubah pikiran bakal cairkan anggaran Pramuka Rp 10 M

Pencairan akan dilakukan walau Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault belum menemuinya dan memberi klarifikasi soal indikasi keterlibatannya di Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berubah pikiran akan mencairkan anggaran penyelenggaraan Raimuna 2017 sebesar Rp 10 miliar. Pencairan akan dilakukan walau Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault belum menemuinya dan memberi klarifikasi soal indikasi keterlibatannya di Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Ada agenda besar Pramuka, Raimuna 2017. Kami ingin acara itu sukses dan berjalan baik. Kami akan segera mencairkan anggaran Raimuna 2017 sebesar Rp 10 miliar," kata Menpora, dilansir Antara, Jumat (28/7).

Menpora menjelaskan Raimuna harus menjadi kawah candradimuka serta ikrar menjadi manusia Pancasila sehingga pencairan anggaran Raimuna 2017 menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap gerakan Pramuka.

"Pemerintah harus memilih dan memilah mana isu yang terkait individu dan organisasi," kata Menpora.

Pemerintah, lanjut Menpora, telah melakukan langkah-langkah selektif dan hati-hati menyesuaikan dengan mekanisme yang sedang dirancang baik oleh individu ataupun organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Persoalan individu maupun unsur-unsur yang memungkinkan anti-Pancasila akan kita kembalikan ke mekanisme. Kami akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang lain," ujar Menpora.

Namun, Menpora menegaskan persoalan terkait internal Gerakan Pramuka akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal organisasi Pramuka. "Mereka punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri," katanya.

Pada Selasa (25/7), Menpora memastikan belum melakukan penjadwalan pertemuan dengan Adhyaksa Dault menyusul kesibukannya terkait pembahasan anggaran kementerian hingga persiapan SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.

Menpora juga akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) maupun Kementerian Dalam Negeri terkait indikasi dukungan Adhyaksa Dault terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu.

Sebelumnya, Imam Nahrawi menunggu klarifikasi Adhyaksa Dault tentang keterlibatannya di Ormas HTI. Adhyaksa Dault disinyalir menggaungkan ideologi khilafah saat menghadiri acara HTI beberapa tahun lalu.

"Tentang statemen Pak Adhyaksa yang saya dengar, saya lihat itu mendukung khilafah, mendukung HTI. Meskipun waktunya itu beberapa waktu yang lalu tapi ini kan tidak mungkin kemudian kita berikan fasilitas begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut," kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Saat ini, Menpora menahan anggaran untuk Kwartir Nasional Pramuka sebesar Rp 10 miliar. Imam memastikan penahanan anggaran ini dilakukan untuk menyelamatkan Kwartir Nasional Pramuka dari ideologi yang menyimpang. Khilafah dianggap sebagai ideologi yang menyimpang dari Pancasila.

"Yang pasti kita ingin menyelamatkan pramuka secara kelembagaan," ucapnya.

Imam mengingatkan, Adhyaksa Dault harus memberikan klarifikasi secepatnya agar tidak menghambat perhelatan Raimuna Nasional (Rainas) XI tahun 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 13-21 Agustus 2017.